Muhammadiyah 'Angkat Alis' soal Board of Peace Trump, Ingatkan Indonesia: Perdamaian Tanpa Keadilan Itu Semu

Dalam rekomendasinya, Muhammadiyah mendorong Indonesia agar aktif memperjuangkan penyesuaian Charter BoP dengan Resolusi DK PBB No. 2803. Indonesia juga diminta mendesak BoP agar secara terbuka menetapkan tujuan utama, yakni penghentian pendudukan Israel, kemerdekaan Palestina, dan penghentian perampasan tanah Palestina, khususnya di wilayah Tepi Barat.

Muhammadiyah turut menyoroti absennya Palestina sebagai anggota BoP, sementara Israel justru terlibat di dalamnya. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanat konstitusi Indonesia untuk menghapus penjajahan di muka bumi.

Karena itu, Indonesia diminta memperjuangkan keterwakilan Palestina dalam BoP, termasuk keterlibatan masyarakat sipil Palestina. Jika keanggotaan tersebut tetap ditolak, Indonesia diminta konsisten menyuarakan aspirasi rakyat Palestina dalam setiap forum BoP.

Rekomendasi lainnya menyangkut peran Indonesia dalam mendorong rekonsiliasi nasional antar faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah. Muhammadiyah menilai persatuan internal Palestina merupakan prasyarat penting bagi perjuangan kemerdekaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam aspek keamanan dan kemanusiaan, Muhammadiyah meminta agar pasukan perdamaian di Gaza tetap berada dalam kerangka mandat PBB. BoP juga didorong membuka akses seluas-luasnya bagi organisasi kemanusiaan untuk bekerja di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, dengan jaminan keamanan yang memadai.

Muhammadiyah menekankan bahwa setiap personel Indonesia yang ditugaskan dalam misi internasional harus fokus pada perlindungan warga sipil, rekonstruksi, layanan sosial dan kesehatan, bukan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

Baca Juga

Situasi Kesehatan Tahanan Palestina Memburuk, 80 Persen Disebut Terkena Penyakit Kudis di Penjara Israel

Soal status keanggotaan, Muhammadiyah menyarankan Indonesia agar tidak terburu-buru menjadi anggota tetap BoP. Salah satu pertimbangannya adalah kewajiban iuran sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan rawan disalahgunakan, mengingat struktur kekuasaan BoP yang terpusat.

Muhammadiyah juga meminta adanya jaminan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan untuk rekonstruksi Gaza dan pelayanan publik dasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sanitasi, serta keamanan masyarakat.

Meski Indonesia nantinya duduk bersama Israel di dalam BoP, Muhammadiyah menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menuntut pertanggungjawaban Israel atas dugaan kejahatan terhadap rakyat Palestina, termasuk genosida dan pembersihan etnik.