Mensos Gus Ipul Akui BPJS PBI Masih Salah Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mengakui masih terjadi persoalan besar dalam penyaluran bantuan iuran BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS PBI). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, hingga kini masih ada puluhan juta warga miskin yang seharusnya mendapatkan BPJS PBI namun belum terdaftar sebagai penerima.

Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menyebut berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 54 juta penduduk miskin masuk kelompok desil 1 hingga 5 belum tercakup dalam BPJS PBI.

“Masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya terlindungi BPJS PBI tetapi belum menerima bantuan. Di sisi lain, justru ada sekitar 15 juta orang yang tergolong mampu tercatat sebagai penerima BPJS PBI,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan masih terjadinya kesalahan sasaran dalam program BPJS PBI yang menjadi tulang punggung jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat tidak mampu. Pemerintah pun mulai memanfaatkan pembagian desil kesejahteraan sebagai dasar pembenahan data penerima BPJS PBI agar lebih tepat sasaran.

“Berdasarkan DTSEN, desil 1 sampai 5 yang belum menerima BPJS PBI jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, desil 6 sampai 10 justru masih banyak yang tercatat sebagai penerima BPJS PBI, padahal mereka relatif mampu,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, data tersebut diperoleh sepanjang tahun 2025. Namun, proses pemutakhiran data BPJS PBI belum berjalan optimal karena keterbatasan verifikasi lapangan. Dari lebih dari 35 juta kepala keluarga yang seharusnya diverifikasi, pemerintah baru mampu melakukan cross-check terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga.

Baca Juga

Enam Tahun Melawan Kanker Payudara, Kepala Desa Puspasari Bersyukur JKN Hadir Jadi Penopang Pengobatan

“Kami masih perlu melakukan verifikasi lebih luas lagi. Tahun 2025 baru sekitar 12 juta KK yang berhasil kami cross-check, padahal idealnya lebih dari 35 juta KK,” ungkap Gus Ipul.

Untuk memperbaiki akurasi data BPJS PBI, Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi secara cepat. Meski begitu, Gus Ipul menilai langkah tersebut belum cukup dan masih dibutuhkan upaya yang lebih sistematis agar data penerima BPJS PBI semakin akurat dari tahun ke tahun.