Hampir Separuh Warga Ditanggung Negara, DPR Ungkap Potret Baru Kemiskinan Indonesia

Secara wilayah, konsentrasi penduduk miskin terbesar masih berada di Pulau Jawa. Lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada September 2025 adalah:

• Jawa Timur: sekitar 3,80 juta jiwa

• Jawa Barat: sekitar 3,55 juta jiwa

• Jawa Tengah: sekitar 3,34 juta jiwa

• Sumatera Utara: sekitar 1,13 juta jiwa

• Nusa Tenggara Timur: sekitar 1,03 juta jiwa

Sebaliknya, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah antara lain Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, masing-masing di bawah 110 ribu jiwa.

Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan Indonesia bersifat regional dan struktural, dengan konsentrasi terbesar di wilayah padat penduduk dan daerah dengan ketimpangan pembangunan desa-kota yang tinggi. Sekitar separuh penduduk miskin nasional masih tinggal di perdesaan, menandakan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja produktif, infrastruktur dasar, dan layanan publik.

Dalam kajian sosial-ekonomi, kemiskinan sendiri memiliki banyak wajah. Ada kemiskinan absolut, yakni kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, dan papan. Ada pula kemiskinan relatif, ketika seseorang berada di atas garis kemiskinan tetapi tetap tertinggal jauh dibanding lingkungan sekitarnya akibat ketimpangan pembangunan. Selain itu, terdapat kemiskinan struktural akibat kebijakan atau sistem sosial yang membatasi akses terhadap sumber daya, serta kemiskinan kronis yang berlangsung lama dan sulit diputus.

Dalam konteks PBI BPJS, besar kemungkinan peserta tidak seluruhnya berada dalam kategori miskin absolut. Sebagian mungkin masuk kelompok rentan, pekerja sektor informal berpenghasilan tidak tetap, atau masyarakat yang secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi belum memiliki daya tahan ekonomi untuk membayar iuran kesehatan secara mandiri.

Baca Juga

DPR Ingatkan Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal

Meski demikian, Rieke menilai angka 143,9 juta peserta PBI tetap tidak bisa dianggap normal. Ia mengaitkan hal ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan publik tidak lagi berbasis data statistik semata, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, akar persoalan terletak pada sistem pendataan yang belum dimulai secara kuat dari tingkat paling bawah, yakni desa dan komunitas.