Hampir Separuh Warga Ditanggung Negara, DPR Ungkap Potret Baru Kemiskinan Indonesia

Ia juga menekankan pentingnya reaktivasi peserta PBI yang sempat dinonaktifkan karena menyangkut hak dasar dan keselamatan warga. Di sisi lain, pemerintah didorong segera membenahi ekosistem data nasional agar penyaluran anggaran perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

Sorotan DPR terhadap data PBI BPJS ini sekaligus menegaskan bahwa tantangan kemiskinan Indonesia hari ini bukan hanya soal jumlah orang miskin, tetapi juga soal akurasi pendataan, keadilan distribusi bantuan, dan efektivitas kebijakan sosial dalam melindungi kelompok yang paling rentan. Jika tidak dibenahi, kesenjangan antara data kemiskinan resmi dan data penerima bantuan berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan kesejahteraan negara. (nsp)