Kampung Nelayan Merah Putih Dikebut, Industri Kapal Nasional Dikonsolidasikan di Bawah PT PAL

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus merombak tata kelola industri perikanan nasional dari hulu hingga hilir, termasuk konsolidasi galangan kapal nasional.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Rapat tersebut menegaskan arah kebijakan baru pemerintah yakni laut tidak lagi sekadar sumber bahan baku, melainkan basis ekonomi nasional. Program kampung nelayan ditempatkan sebagai pusat produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan proyek tersebut sudah masuk tahap lanjutan dan berjalan lebih cepat dari target awal. Pada fase pertama, pembangunan dilakukan di 65 lokasi pesisir.

“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” ujar Trenggono kepada awak media.

Tidak hanya membangun permukiman nelayan, pemerintah juga menyiapkan model pengelolaan bisnisnya. Kampung Nelayan Merah Putih akan masuk dalam ekosistem industri yang dikelola BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), sehingga aktivitas nelayan tidak berhenti di penangkapan ikan semata.

Baca Juga

Inovasi Pangan-Energi Ini Bikin Prabowo Gembira: Bukan Pura-Pura, Negara-Negara Panik karena Krisis

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan kampung nelayan diproyeksikan menjadi pusat produktivitas perikanan nasional yang terintegrasi.

“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.

Pemerintah juga menyiapkan skema pasar bagi hasil tangkapan melalui mekanisme offtake. Dengan begitu, produksi nelayan langsung terserap industri pengolahan.

Menurut Dony, strategi tersebut berkaitan langsung dengan pembenahan sektor perkapalan nasional. Industri galangan kapal akan diperkuat melalui konsolidasi di bawah PT PAL guna meningkatkan kapasitas produksi kapal perikanan nasional.

“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.

Kebijakan ini sekaligus menandai integrasi penuh sektor hulu–hilir: dari kapal, penangkapan ikan, pengolahan, hingga industri turunan. Pemerintah menilai dampaknya akan langsung terasa pada penciptaan lapangan kerja, terutama bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor industri pengolahan.

“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.

Lebih jauh, pemerintah menilai langkah ini merupakan pergeseran orientasi ekonomi Indonesia, dari ketergantungan impor menuju ekonomi berbasis sumber daya domestik.

“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (agr/iwh)