Menhan Sjafrie Turun Langsung ke Aceh Tamiang, Satgas Kuala Dikebut Atasi Sedimentasi dan Cegah Banjir Berulang

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pengerukan sedimentasi sungai pascabencana di wilayah Sumatera bukan sekadar respons darurat, melainkan langkah strategis untuk menjamin masa depan masyarakat terdampak.

Penegasan itu disampaikan Sjafrie usai meninjau langsung progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026). Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari percepatan program yang dijalankan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.

“Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie dalam keterangan resminya, Jumat (12/2/2026).

Strategi Cegah Banjir Terulang

Pengerukan sedimentasi di kawasan muara dinilai sebagai langkah krusial dalam pemulihan pascabencana. Pendangkalan muara selama ini menjadi salah satu faktor yang memperparah luapan air saat intensitas hujan tinggi.

Secara teknis, sedimentasi yang menumpuk di bagian hilir sungai menyebabkan kapasitas tampung air berkurang. Akibatnya, aliran air dari hulu menuju laut menjadi terhambat. Ketika debit meningkat, air tidak tertampung dan meluap ke permukiman warga.

Baca Juga

Dinilai Lakukan Penghasutan, Saiful Mujani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Dengan pengerukan yang dilakukan Satgas Kuala, beberapa dampak langsung yang ditargetkan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas tampung air di wilayah hilir

2. Memperlancar aliran air dari hulu ke laut

3. Mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara

4. Memperkuat sistem mitigasi bencana jangka panjang

Langkah ini diposisikan bukan hanya sebagai upaya rehabilitasi, tetapi juga mitigasi agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sjafrie menegaskan, kehadiran negara dalam situasi pascabencana harus bersifat menyeluruh, tidak berhenti pada bantuan darurat semata.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” tegasnya.

Dampak Langsung bagi Nelayan dan Ekonomi Pesisir

Normalisasi muara tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada sektor ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Pendangkalan alur selama ini membuat kapal nelayan harus menunggu pasang tinggi untuk bisa keluar masuk muara. Dalam kondisi tertentu, risiko kandas menjadi ancaman yang merugikan secara waktu dan biaya operasional.

Dengan kedalaman alur yang terjaga, manfaat yang diharapkan antara lain:

• Kapal lebih mudah keluar masuk muara

• Waktu melaut menjadi lebih efisien

• Biaya operasional berkurang

• Produktivitas nelayan meningkat

Akses yang lancar di jalur muara menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir Aceh Tamiang.

Satgas Kuala Dibentuk Awal Tahun

Sebagai langkah konkret, Sjafrie sebelumnya telah membentuk Satgas Kuala pada 1 Januari 2026. Satgas ini dirancang untuk mempercepat pengerukan muara dan pertemuan sungai di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Pembentukan Satgas Kuala diumumkan Sjafrie usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Sudah kita bentuk Satgas Kuala,” ujar Sjafrie dalam pernyataan resminya saat itu.

Menurut dia, pembentukan satuan tugas tersebut diputuskan setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan TNI. Keterlibatan unsur TNI diharapkan mampu mempercepat pengerjaan teknis di lapangan, terutama dalam penanganan wilayah yang terdampak sedimentasi berat.

Satgas Kuala tidak hanya fokus pada pengerukan, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan sumber air di kawasan muara. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kunjungan langsung Menhan ke lokasi pengerukan menunjukkan bahwa pemerintah memantau secara intensif pelaksanaan program ini. Progres di Muara Kuala Peunaga menjadi salah satu titik penting dalam upaya normalisasi kawasan terdampak.

Pemerintah menempatkan penanganan sedimentasi sebagai agenda prioritas pascabencana Sumatera, dengan pendekatan yang menggabungkan aspek pertahanan wilayah, keamanan lingkungan, dan penguatan ekonomi rakyat. (nsp)