Menkeu Purbaya Sudah Kantongi Calon Dirjen SPSK, Tunggu Restu Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Perubahan penting terjadi di tubuh Kementerian Keuangan setelah Masyita Crystallin resmi meninggalkan pos Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pengganti sudah disiapkan dan kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah ada orangnya, tapi sedang kami proses,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Purbaya menjelaskan, pengumuman nama pejabat baru belum dapat dilakukan karena mekanisme pengangkatan harus melalui Sekretariat Negara serta mendapat persetujuan presiden. Ia menegaskan publik akan segera mengetahui sosok pengganti setelah seluruh proses administrasi selesai.

Pergantian pejabat ini menyusul perpindahan Masyita Crystallin ke Badan Usaha Milik Negara baru, PT Danantara Investment Management (Persero).

Menurut Purbaya, mutasi tersebut tidak menimbulkan persoalan karena status Masyita bukan pegawai tetap Kementerian Keuangan, melainkan profesional kontrak yang masa tugasnya diperbarui secara berkala.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tanggapi Gugatan Patriot Bond: Ikuti Proses Hukum di MK

Kementerian Keuangan juga memastikan fungsi strategis tetap berjalan normal. Purbaya menilai ketersediaan sumber daya manusia di internal kementerian masih mencukupi untuk menjaga stabilitas kebijakan sektor keuangan.

Masyita resmi mengakhiri masa tugasnya di Kemenkeu dan mulai menjalankan peran sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management sejak 11 Februari 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyebut penugasan tersebut merupakan bagian dari penguatan hubungan antara kebijakan ekonomi pemerintah dan strategi investasi negara.

Dengan rekam jejak di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan, Masyita diharapkan mampu memperkuat integrasi kebijakan ekonomi, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta strategi investasi jangka panjang.

Perpindahan ini juga dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus mendorong transformasi sektor keuangan nasional, di tengah agenda pendalaman pasar keuangan yang tengah dipacu pemerintah. (agr)