Terbengkalai Puluhan Tahun, Aset Pemprov DKI Senilai Rp102 Triliun Akhirnya Bersertifikat, Sampai Dapat Rekor MURI

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan langkah besar dalam mengamankan aset negara di wilayah Ibu Kota dengan menyerahkan ribuan sertifikat. 

Sebanyak 3.922 sertifikat aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai valuasi mencapai Rp102 triliun resmi diserahkan untuk menjamin kepastian hukum.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan ribuan dokumen penting tersebut secara simbolis di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, pada Jumat (13/2). 

Ia mengungkapkan bahwa aset-aset tersebut selama ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan secara administrasi.

“Kalau divaluasi nilainya itu adalah Rp102 triliun. Sertifikat ini merupakan BMD, Barang Milik Daerah, yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak terurus atau belum terurus, dalam arti tidak mempunyai kepastian hukum,” tegas Nusron.

Hadirnya sertifikat ini membuat status kepemilikan lahan kini menjadi gamblang dan tercatat secara sah dalam sistem administrasi aset daerah.

Baca Juga

Jakarta ‘Bernapas’! Efek WFH Disebut Polisi Bikin Jalanan Ibu Kota Mendadak Lengang

Langkah ini sekaligus memastikan ribuan bidang tanah tersebut kini berstatus clean and clear, sehingga meminimalisir risiko sengketa di masa depan.

Nusron menjelaskan bahwa sertifikasi ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya klaim ganda dari pihak luar maupun potensi masalah hukum yang kerap menjadi sorotan auditor negara.

“Masih banyak BMD-nya dan asetnya itu masih berantakan dan banyak yang menjadi temuan BPK karena belum disertifikatkan, sebagian besar diduduki masyarakat dan sebagian juga ada yang dobel klaim,” tambahnya.

Kepastian hukum atau land tenure yang kini sudah jelas ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemprov DKI. 
Penyerahan sertifikat dalam skala masif ini pun langsung mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Pencapaian ini dicatat sebagai rekor sertifikasi aset daerah dengan jumlah dan nilai valuasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. (ant/dpi)