Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pemahaman demokrasi di Indonesia kerap disederhanakan hanya sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Padahal, konstitusi tidak pernah mewajibkan kepala daerah harus dipilih langsung.

“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung,” ujar Dedi.

Ia menegaskan DPRD memiliki legitimasi karena dipilih rakyat terlebih dahulu melalui pemilu legislatif.

“Dalam bahasa sederhana, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada DPRD. Maka ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari pelaksanaan demokrasi,” katanya.

Dedi juga menilai mahalnya biaya pilkada langsung berkontribusi pada praktik korupsi kepala daerah.

“Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah,” ucap Dedi.

Baca Juga

Dituding Tilep Rp700 Juta untuk Pilkada, Ini Rekam Jejak Kegagalan Vicky Prasetyo di Dunia Politik

Selain faktor ekonomi, ia menyoroti dampak sosial pilkada langsung yang memicu polarisasi masyarakat.

“Yang paling terasa dari pilkada langsung itu bukan hanya soal biaya politik, tapi polarisasi di masyarakat. Konflik horizontal muncul, hubungan sosial rusak, dan ini terus berulang setiap siklus pemilu,” ucap Dedi.

Menurutnya, demokrasi perwakilan justru lebih sesuai dengan karakter Indonesia yang majemuk.

“Demokrasi tidak harus selalu riuh di masyarakat. Dalam sistem perwakilan, konflik politik kembali ke ruang elite, tidak ditarik ke dapur warga,” kata Dedi.

Ia menambahkan kontestasi terbuka selama hampir dua dekade kerap diiringi kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi berbasis sentimen primordial yang membuat masyarakat terbelah bahkan setelah pemungutan suara berakhir. (agr)