DPR Desak Akses Pancuran 13 Guci Digratiskan Lagi: Kembalikan ke Warga Tanpa Pungutan

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyoroti perubahan tata kelola kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pascabencana yang menghancurkan Pancuran 13.

Fikri melihat tata kelola yang saat ini dinilai lebih membebani pengunjung. Menurutnya, perlunya percepatan pemulihan dan penataan menyeluruh.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah IX itu juga mendesak agar akses menuju kolam ikonik Pancuran 13 dikembalikan menjadi gratis demi memulihkan ekonomi warga dan menarik kembali kunjungan wisatawan yang sempat merosot drastis.

Dorongan itu disampaikan Fikri usai mendampingi kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang meninjau langsung kondisi kawasan Pancuran 13 pada Senin (16/2/2026) sore.

"Kami telah mendengarkan aspirasi masyarakat yang ingin mengembalikan tata kelola seperti sebelum tahun 2019. Sebelum tahun 2019, pengunjung Pancuran 13 Guci dipungut biaya Rp 10 ribu, setelah BKSDA Kemenhut bekerja sama dengan swasta mulai memungut tarif masuk hingga naik menjadi Rp27.000,” kata Fikri, Selasa (17/2/2026).

Politisi PKS itu menegaskan, setelah revitalisasi dan rekonstruksi rampung, pengelolaan harus diserahkan kembali kepada masyarakat tanpa pungutan retribusi.

Baca Juga

Viral Anak 5 Tahun di Tegal Dirudapaksa oleh Tetangganya, Polres Tegal Tegaskan Pelaku Terancam Hukuman di Atas 7 Tahun

"Pengelolaan diserahkan kembali kepada masyarakat; bahkan masyarakat adat pun menyatakan siap untuk mengelolanya. Sekali lagi, pengelolaan tanpa pungutan biaya ini bertujuan untuk menguatkan arti dan makna dari keberadaan Pancuran 13," tegasnya.

Selain soal tarif, Fikri meminta evaluasi menyeluruh tata kelola Pancuran 13.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mencari peluang pendanaan melalui skema dana khusus pariwisata untuk proses rekonstruksi, mengingat adanya pengurangan dana transfer daerah dari Kementerian Keuangan.

Ia mengingatkan, revitalisasi wisata Guci tidak boleh sekadar fokus pada pembangunan fisik.

"Penataan komprehensif harus menyertakan reboisasi dan langkah konkret mitigasi agar bencana serupa tidak terulang di masa depan," ujarnya.

Desakan penggratisan ini sejalan dengan harapan masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Guci, Beni Khaeroni, menyatakan sejak awal Pancuran 13 adalah fasilitas publik.

“Kami berharap ke depan tidak lagi dipungut biaya agar kembali menjadi daya tarik dan memberi manfaat luas bagi warga,” kata Beni. (rpi/rpi)