Wacana Umroh Via Asrama Haji, DPR Nilai Tidak Tepat Bagi Jemaah Mandiri

Jakarta, tvOnenews.com — Wacana pemberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji menuai sorotan di DPR. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai kebijakan tersebut tepat jika ditujukan bagi jemaah yang berangkat melalui biro perjalanan, namun tidak relevan bagi jemaah umrah mandiri.

Menurutnya, karakter jemaah umrah Indonesia berbeda dengan pelancong biasa karena mayoritas membutuhkan pendampingan sejak keberangkatan hingga kepulangan.

“Dalam hal jemaah, jemaah umrah kita ini kan sebagian besar memang harus diurusi. Kenapa diurusi? Satu, karena usia, kemudian kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat lain,” ucap Marwan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan, konsep asrama haji justru dirancang untuk memastikan pengawasan dan pelayanan terhadap jemaah yang memerlukan pendampingan. Karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak logis bila diberlakukan kepada jemaah mandiri.

“Jemaah kita butuh diurusi. Tetapi pasal yang dibuka menjadi umrah mandiri itu, orang yang tidak perlu diurusi. Kalau orang yang tidak perlu diurusi ngapain dia ke asrama Haji? Sedangkan untuk ke Saudi saja dia nggak butuh diurusi siapa-siapa. Dia berangkat sendiri,” tambahnya.

Marwan bahkan menyebut skema mewajibkan jemaah mandiri masuk asrama haji sulit diterapkan.

Baca Juga

Wamenhaj: Ongkos Haji Bisa Lebih Murah Jika BPKH Kelola Dana Lebih Maksimal

“Bahwa ada umrah mandiri. Kalau begitu apa caranya? Kalau menggeser mereka harus masuk ke asrama Haji? Kayaknya itu tidak realistis. Tapi kalau yang umrah yang masih diurusi ini boleh-boleh saja lewat asrama Haji,” tuturnya.

Ia menilai keberadaan asrama haji justru penting sebagai perlindungan jamaah, terutama untuk mencegah praktik penipuan travel yang masih kerap terjadi.

“Karena ada sesuatu yang perlu kita pastikan. Sampai sekarang masih ada penipuan kan? Masih ada yang ditelantarkan jemaah umrah. Kalau lewat asrama Haji bisa dipastikan siapa yang memberangkatkan. Pulangnya sudah tersedia atau tidak,” katanya.

Marwan menegaskan penggunaan asrama haji sah selama tujuannya melindungi jemaah.

“Sah saja,” ucap Marwan.

“Karena masih banyak tertipu. Memastikan itu, kalau di asrama Haji kan bisa dipastikan,” tambahnya.

Ia pun mempersilakan Kementerian Haji dan Umrah menyusun kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar tidak disalahgunakan.

“Ya lebih baik begitu (jemaah dari travel berangkat via asrama haji). Tapi mungkinkah kita atur di Komisi 8? Tidak mungkin. Tapi kalau di Kementerian, ya silakan. Tapi asalkan jangan dipergunakan sebagai alat,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap rencana layanan pemberangkatan umrah melalui asrama haji dalam rapat bersama Baleg DPR RI.

Ia kemudian menjelaskan skema tersebut bersifat opsional dengan konsep pelayanan terpadu bertajuk One Stop Services untuk meningkatkan pengawasan sekaligus perlindungan jemaah. (agr/nba)