Belajar di Tenda, 99 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Belum Punya Kelas Layak

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti keras kondisi pembelajaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih pascabencana.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI, Hetifah mengungkapkan masih banyak sekolah yang belum bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.

Berdasarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, tercatat 4.852 sekolah terdampak bencana.

Dari jumlah itu, 99 sekolah masih belajar di tenda atau kelas darurat karena masih dalam proses pembersihan.

Sementara, sisanya mengalami kerusakan ruang kelas yang tak lagi bisa digunakan.

Tak hanya itu, 22 sekolah terpaksa menumpang di lokasi lain lantaran bangunannya hanyut dan harus direlokasi.

Baca Juga

Berawal dari Kebiasaan Minum Air Putih, SDN di Jaksel Wakili Indonesia di Kompetisi Sekolah Sehat Asia

Hetifah menilai penanganan yang berjalan saat ini masih lambat.

Ia mendorong percepatan karena baru sekitar 30 persen sekolah terdampak yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Kemendikdasmen.

Menurutnya, revitalisasi tak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia menegaskan kebutuhan pendidikan jauh lebih luas dari sekadar membangun ulang gedung sekolah.

“Anggaran revitalisasi tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga termasuk penggantian perangkat sekolah, meubeler, alat praktik dan laboratorium, serta sumber daya guru dan tenaga kependidikan yang terdampak,” tegas Hetifah, Jumat (20/2/2026).

Kemendikdasmen memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp5,5 triliun. Namun, hingga kini baru Rp1 triliun yang telah disalurkan.

Hetifah juga menyoroti persoalan hunian sementara (huntara) yang belum terintegrasi dengan fasilitas pendidikan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu proses belajar anak-anak korban bencana.

“Saat ini hunian sementara tidak selalu terkoneksi dengan fasilitas umum dan sarana pendidikannya. Ini pasti akan berpengaruh dengan kondisi pembelajaran anak-anak. Untuk itu dalam pembangunan huntap kelak perlu sinergi yang lebih baik terutama untuk sekolah-sekolah yang akan direlokasi,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Komisi X pun mendesak agar pemerintah tak hanya bicara angka anggaran, tetapi memastikan percepatan nyata di lapangan.