RI Siap Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza, Menlu: Bukan Perang tapi Fokus Lindungi Warga Sipil

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Indonesia menaikkan level kontribusinya dalam operasi penjaga perdamaian internasional. Melalui kerangka International Stabilization Force (ISF), Indonesia menyiapkan pengiriman hingga sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari operasi stabilisasi dan misi kemanusiaan global.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut merupakan komitmen langsung Presiden untuk memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan konflik, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara kontributor pasukan perdamaian dunia.

“Kemarin juga kita sudah mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Beliau sampaikan kemarin 8.000 atau bahkan lebih karena berdasarkan dari rencana komprehensif yang dipaparkan oleh board of peace kemarin, akan ada beberapa region atau beberapa sektor yang secara bertahap nanti akan dilakukan upaya-upaya menjaga perdamaian dan partisipasi ISF ini sendiri,” ujar Sugiono, dalam keterangan pers, YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Sugiono, operasi ISF akan dibagi ke beberapa sektor wilayah dengan kekuatan gabungan sekitar 20.000 personel dari berbagai negara. Keterlibatan Indonesia, kata dia, murni mandat internasional dan tidak berkaitan dengan keberpihakan diplomatik pada pihak manapun.

“Ini adalah pasukan yang ditugaskan untuk yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugasnya intinya adalah menjaga situasi,” jelas dia.

“Nah saya kira saya juga perlu menjelaskan karena ini juga perlu disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF,” sambungnya.

Baca Juga

Indonesia Dipercaya Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian Gaza, Menlu: Penghormatan atas Reputasi TNI di Dunia

Pemerintah juga menegaskan batasan tegas terhadap operasi militer pasukan Indonesia. Dalam national caveats yang disampaikan ke komando ISF, prajurit Indonesia tidak akan terlibat operasi tempur ofensif, pelucutan senjata, maupun demiliterisasi.

“National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, bahwa kita tidak melakukan operasi militer. Kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata. Kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak,” imbuh Sugiono.

Menariknya, Indonesia tidak hanya menjadi kontributor personel. Dalam struktur operasi, Indonesia dipercaya menempati posisi Deputy Commander Operasi, yang disebut sebagai pengakuan atas reputasi profesional pasukan perdamaian Indonesia di berbagai misi dunia.

“Deputy commander operasi juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan menjaga perdamaian dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan ke ISF,” ujar Sugiono.

Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya berkontribusi menjaga keamanan di lapangan, tetapi juga memastikan perlindungan warga sipil serta jalannya misi kemanusiaan tetap sejalan dengan prinsip perdamaian dan stabilitas internasional. (agr/nba)