Jadi Wakil Komandan ISF, Menlu Sebut Palestina Paham Alasan Indonesia Gabung Misi Perdamaian di Gaza

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah memastikan keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza tidak menimbulkan salah paham dengan otoritas Palestina.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pihak Palestina telah mengetahui sekaligus memahami mandat pasukan Indonesia sebelum misi dijalankan.

Kepastian itu diperoleh setelah Ketua National Committee for Administration of Gaza (NCAG) Ali Shaath menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Washington DC pada Rabu (19/2/2026) waktu setempat.

“Palestina sudah hadir di sana, sudah mengetahui dan memahami,” ujar Sugiono, dalam keterangan pers, YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Sugiono, Indonesia sejak awal menjelaskan secara terbuka batasan operasi atau national caveat kepada semua pihak. Karena itu, tidak ada persepsi bahwa Indonesia akan ikut dalam operasi militer ofensif ataupun pelucutan senjata.

“Kami juga telah menyampaikan national caveat kami, jadi semuanya sudah terlihat,” katanya.

Baca Juga

Ketua MPR dan Menlu Berangkat ke Iran Besok Malam, Tegaskan Tidak Menginap

Menlu menegaskan peran Indonesia semata-mata untuk menjaga stabilitas lingkungan sipil dan mendukung kegiatan kemanusiaan. Pemerintah memastikan pengerahan pasukan bukan bagian dari operasi tempur, melainkan langkah membantu menciptakan kondisi aman bagi masyarakat Gaza.

Sugiono menyebut sikap tersebut justru sejalan dengan kebutuhan Palestina. Dalam forum Board of Peace, Ali Shaath menyampaikan bahwa proses pemulihan Gaza hanya dapat berjalan apabila kondisi keamanan lebih dulu tercipta.

“Langkah pertama dari rencana komprehensif ini adalah ceasefire atau gencatan senjata. Setelah itu, diciptakan suasana yang aman dan stabil, baru tahapan-tahapan berikutnya dapat dijalankan. Dan itu juga kemarin sudah disampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menawarkan posisi wakil komandan kepada Indonesia dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian. Tawaran itu diterima pemerintah Indonesia dan dikonfirmasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia bahkan berkomitmen menurunkan hingga 8.000 personel terbaik TNI untuk mendukung stabilisasi dan proses perdamaian berkelanjutan di Gaza.

Dengan restu Palestina dan mandat yang dibatasi pada perlindungan sipil serta misi kemanusiaan, Indonesia kini mengambil peran strategis dalam operasi internasional—bukan sebagai pihak konflik, melainkan penjamin stabilitas menuju gencatan senjata dan rekonstruksi kawasan. (agr/rpi)