Geger! Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Resiprokal Trump, Pemerintah Angkat Bicara Nasib Perjanjian Dagang RI–AS

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia merespons putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal andalan Presiden AS Donald Trump, yakni kebijakan yang baru saja menjadi dasar kesepakatan dagang kedua negara.

Kepastian masa depan perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat mendadak berada di wilayah abu-abu.

Kesepakatan tersebut sebelumnya diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC, dengan skema tarif timbal balik sebesar 19 persen.

Namun putusan pengadilan tertinggi AS itu membuat implementasi perjanjian belum dapat dipastikan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan pemerintah Indonesia kini memilih bersikap hati-hati sambil menunggu perkembangan hukum dan politik di Amerika Serikat.

“Artinya, terhadap perjanjian ini pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama di negaranya dengan perkembangan terbaru ini,” ucap Haryo dalam keterangan resmi kepada awak media, Sabtu (21/2/2026).

Baca Juga

Temui Gubernur Banten Andra Soni, Telkom Akses Dorong Penguatan dan Penataan Infrastruktur Digital

Ia menambahkan, jalur diplomasi ekonomi tetap terbuka karena kedua negara masih akan membahas langkah lanjutan atas situasi terbaru tersebut.

“Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya,” tutur Haryo.

Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tarif impor besar-besaran yang diberlakukan pemerintahan Trump menggunakan dasar hukum keadaan darurat nasional tidak sah.

Para hakim menilai Presiden tidak memiliki kewenangan memungut tarif impor secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Kewenangan mengenakan pajak dan tarif perdagangan, menurut pengadilan, merupakan hak Kongres, bukan Presiden. Akibatnya, tarif impor yang selama ini menjadi instrumen utama kebijakan dagang Trump otomatis batal demi hukum.

Meski demikian, Gedung Putih tidak tinggal diam. Trump disebut akan menerbitkan perintah baru berupa tarif global sebesar 10 persen sebagai pengganti sebagian bea masuk darurat yang telah dibatalkan.

Tarif baru tersebut rencananya berlaku selama 150 hari tanpa memerlukan persetujuan Kongres.

Perubahan kebijakan di Washington ini membuat implementasi agreement on reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat masih menunggu kepastian.