Ketua BEM UGM Tegas soal MBG Dianggap Bentuk Pelanggaran Konstitusi, Bukan Sekadar Kebijakan
- YouTube/forumkeadilanTV
tvOnenews.com - Nama Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), kini menjadi sorotan publik setelah secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik Tiyo tak berhenti di dalam negeri saja, ia bahkan mengirim surat resmi ke United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelaksanaan MBG yang dianggap gagal menjamin hak dasar anak sesuai prinsip konstitusi.
Tiyo menilai bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kekeliruan mendasar dalam pengelolaan kebijakan publik, terutama dalam hal pengalokasian anggaran pendidikan yang dinilai telah “dirampas” demi kepentingan program MBG.
Menurutnya, MBG yang seharusnya berfokus pada peningkatan gizi dan pengentasan stunting tidak selayaknya mengambil porsi dari anggaran pendidikan.
Pasalnya, misi program tersebut bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan berkaitan langsung dengan isu kesehatan masyarakat.
"Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya. Ini presiden susah kita bedakan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau CEO MBG,” ujar Tiyo dengan nada kritis.
Menurutnya, masalah utama bukan hanya pada narasi yang terus digembar-gemborkan, melainkan pada pengalokasian anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
- Instagram @bem.ugm
"Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena sejak awal, misinya bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Tiyo mengutip Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Namun, menurut hasil penelusuran BEM UGM, sebagian besar anggaran pendidikan justru “diserap” untuk mendanai program MBG.
Ia menyebutkan bahwa dalam pidato kenegaraan 17 Agustus lalu, Presiden Prabowo mengumumkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757 triliun atau sekitar 22% dari total APBN.
“Kelihatannya luar biasa, tapi setelah kita crosscheck ternyata Rp223 triliun di antaranya diklaim sebagai MBG. Ini sudah masuk ke pelanggaran konstitusi. Rezim hari ini memang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi, jadi tidak heran kalau pelanggaran itu dilakukan lagi dengan cara yang seolah-olah mulia," terangnya.
Kritik keras dari Ketua BEM UGM ini rupanya menimbulkan reaksi besar.
Tak lama setelah pernyataannya viral di berbagai platform media sosial, Tiyo Ardianto dikabarkan menerima teror dan intimidasi dari pihak yang tidak dikenal.
Bentuk teror itu beragam, mulai dari pesan bernada ancaman, tudingan sebagai agen asing, hingga dugaan rencana penculikan.
Ironisnya, tak hanya Tiyo yang menjadi sasaran, tetapi juga ibunya ikut mendapat pesan teror yang berisi intimidasi personal.
Pesan-pesan tersebut dilaporkan memiliki nada yang mengarah pada upaya pembungkaman suara kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.
Sikap tegas Tiyo ini mendapat dukungan dari banyak kalangan mahasiswa dan pegiat hak asasi manusia yang menilai bahwa ruang kritik terhadap pemerintah tidak boleh dibungkam dengan intimidasi.
Mereka menegaskan bahwa konstitusi justru memberi hak kepada setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. (adk)
Load more