ICW Bongkar Potensi Rp2 Triliun di Balik SPPG Polri, Minta KPK Turun Tangan

Tak hanya ke KPK, ICW juga melayangkan permohonan informasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

Dari total 419 kepengurusan yayasan, hanya 50 profil yang tersedia di situs resmi AHU.

Bahkan, 24 di antaranya tidak bisa diakses dengan keterangan “untuk sementara, data yayasan ini tidak dapat ditampilkan.” ICW menduga ada persoalan transparansi.

“ICW menengarai bahwa penutupan akses tersebut merupakan upaya yang disengaja agar publik sulit menagih transparansi serta akuntablitas terhadap penyelenggaraan proyek MBG, khususnya yang dikelola oleh Polri,” kata Yassar. (rpi/iwh)