PDIP Akui Daerah 3T Butuh MBG, tapi Sayangkan Pakai Anggaran Pendidikan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP M.Y. Esti Wijayati mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat dibutuhkan di wilayah-wilayah tertentu, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Dia menyebut kebutuhan terhadap MBG dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sejumlah daerah. 

“Saya harus kembali mengatakan bahwa MBG itu untuk wilayah-wilayah tertentu memang sangat membutuhkan, seperti daerah 3T, seperti daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Itu sangat butuh,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Wakil Ketua Komisi X DPR itu mengaku kerap mendapat pertanyaan terkait kapan program MBG hadir di daerah yang dia kunjungi, salah satunya Aceh Utara.

“Kami juga hadir di tengah-tengah mereka dan mereka menanyakan, 'MBG kami kapan Bu, kok kami belum ada MBG?', termasuk ketika kami berkunjung ke daerah bencana, Aceh Utara waktu itu belum ada,” katanya.

Kritik Dana MBG dari Anggaran Pendidikan

Baca Juga

DPR Usul Pusat dan Daerah Bagi Peran Urus Skema JKN, Agar Warga Tak Ada yang Terlewat

Meski demikian, Esti mempertanyakan anggaran MBG yang diambil dari pos anggaran pendidikan.

Pasalnya, dia menilai sektor pendidikan masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar, khususnya untuk kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Di luar daripada itu adalah bahwa apakah anggarannya harus sebesar itu diambilkan dari anggaran pendidikan? Di kala kita masih sangat membutuhkan anggaran-anggaran,” kata Esti.

“Uapa? Satu, untuk kesejahteraan guru, yang kemudian juga masih banyak guru-guru yang berpenghasilan sungguh tidak manusiawi,” lanjutnya.

Esti mengatakan masih banyak guru yang menerima gaji kecil di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain itu, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu juga dinilai berdampak pada gaji yang diterima.

“Yang kedua juga soal bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita,” kata Esti.

Menurut dia, pemerataan kualitas pendidikan sulit tercapai jika sarana dan prasarana sekolah belum memadai.

Dia mengungkapkan masih banyak sekolah di wilayah terdampak bencana yang melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. 

Fasilitas seperti meja, kursi, dan alat praktik, khususnya di sekolah menengah kejuruan (SMK), juga masih belum tersedia.

“Kita selalu bicara pendidikan bermutu dan setara. Bagaimana bisa setara ketika sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut, tidak mampu untuk mencapai pendidikan yang setara dengan tempat-tempat yang memang sudah mempunyai fasilitas pendidikan yang sangat baik,” ujarnya. (saa/muu)