Pengamat Kebijakan Publik: Perlu ada Mapping Jelas Agar MBG Tepat Sasaran
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keputusan mengganti sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) bukanlah langkah yang mudah.
Menurutnya, para pejabat yang dicopot merupakan sosok yang selama ini dipercaya untuk mengemban tugas penting dalam pemerintahan.
Prabowo menyatakan dirinya tidak ingin banyak berkomentar mengenai pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan saat ini tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.
Ia menilai keterangannya berpotensi menimbulkan kesan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Meski demikian, Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai laporan mengenai sejumlah kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program di bawah BGN. Menurutnya, kualitas kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja sebuah organisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan bergizi gratis ( Mbg), salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, selama periode Januari 2025 hingga Mei 2026, BGN telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar ketentuan. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program.
Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap Program mbg karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, program tersebut juga menggunakan anggaran negara sehingga harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pimpinan baru BGN menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki tata kelola lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
Menurutnya, perbaikan harus mencakup aspek manajerial, pengawasan, hingga koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap dampak program MBG bagi masyarakat, termasuk manfaat yang dirasakan penerima, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah berharap pergantian pimpinan BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
