PB Padel Indonesia Minta Dialog dengan Gubernur Jakarta di Tengah Pembatasan Lapangan Padel: Ini Ada Dampak Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan pembekuan izin baru lapangan padel di kawasan perumahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memicu kekhawatiran pelaku industri olahraga. 

Ketua PB Padel Indonesia, Galih Kartasasmita menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas jika tidak dikaji secara menyeluruh.

Galih menegaskan, padel bukan sekadar tren olahraga, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru di tengah perlambatan sejumlah sektor.

“Padel itu kan salah satu sekarang pada ekonomi yang sedang lesu ini kita masuk sebagai penyegar industri. Ada ekonomi baru yang terciptakan kan dari olahraga padel ini ya,” jelasnya, saat dihubungi tvOnenews.com, Jumat (27/2).

Menurutnya, jika kebijakan pembatasan ditetapkan secara tegas tanpa mempertimbangkan berbagai aspek, maka dampaknya bisa terasa hingga ke ekosistem industri yang sedang tumbuh.

“Nah, jadi apa kalau misalnya ini nanti apa ditentukan secara gamblang begini saja, kalau menurut saya nanti pasti ada dampaknya kepada ekonomi. Dan ini ekonomi yang sedang berkembang bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Gitu, jadi menurut saya sosialisasi itu penting dan, dan lihat dari sisi mata semuanya bukan hanya satu atau dua pihak gitu loh. Dari, dari industrinya ada, dari perizinan dan macam-macam,” tutur Galih.

Baca Juga

idEA Menyampaikan Rekomendasi Agar Implementasi PP Tunas Efisien

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan.

Ke depan, fasilitas padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan komersial. Operasional lapangan padel di perumahan juga dibatasi maksimal hingga pukul 20.00 WIB serta diwajibkan memasang peredam suara.

Kebijakan tersebut diambil menyusul banyaknya keluhan warga terkait kebisingan, terutama suara pantulan bola dan teriakan pemain. Pemprov DKI juga mewajibkan setiap pembangunan lapangan padel mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.

Merespons situasi itu, Galih menyatakan pihaknya akan mengambil langkah formal untuk membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah.

“Nah, kami pun dari PB ingin bersurat ya dan beraudiensi kepada Pak Gubernur DKI (Pramono Anung) agar kami bisa berdialog ya secara, secara terbuka dan mungkin bisa ada solusi yang tepat lah untuk bisa menjaga kestabilan dan kenyamanan untuk semua stakeholder yang ada di olahraga yang sedang sangat berkembang pesat di dunia dan di Indonesia ini,” ungkapnya.