KPK Turun Tangan! Pantau Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim, Ingatkan Celah Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Isu pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar terus menjadi perbincangan publik. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut menyoroti polemik tersebut dan memberikan peringatan agar belanja daerah dilakukan secara hati-hati serta sesuai kebutuhan riil.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya mencermati isu yang ramai diperbincangkan, terutama di media sosial.

“Itu memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” ujar Budi, Sabtu (28/2/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah wajib melalui perencanaan yang matang dan didasarkan pada prioritas yang jelas. Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan praktik korupsi sehingga perlu pengawasan ekstra.

“Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade specs, itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” kata dia.

Baca Juga

Soal Definisi Korupsi Diubah, Menko Yusril: Tak Bisa Sembarangan Cuma Demi Terlihat Heroik

KPK juga mengingatkan agar pengalokasian anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah. Jangan sampai, kata Budi, perencanaan awal berbeda dengan realisasi belanja yang dilakukan.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menjadi sorotan setelah menyebut pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis itu bertujuan menjaga martabat daerah. 

Ia juga menyatakan spesifikasi kendaraan tersebut telah mengacu pada ketentuan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, Partai Golkar turut merespons polemik tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa partainya telah memberikan masukan kepada Rudy Mas’ud agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan. (nba)