Mahfud MD Sampai Ikut Angkat Bicara Soal Aksi Ketua BEM UGM Kritiki MBG: Harus Dilindungi

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar soal teror yang menimpa Ketua BEM UGM, Tiyo Adrianto rupanya turut mendapatkan komentar dari Eks Menko Polhukam, Mahfud MD. 

Sebelumnya, Ketua BEM UGM itu sempat mengkritiki soal program Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis (MBG). Bahkan Tiyo sampai mengirim surat ke UNICEF.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD justru mengaku bangga dengan tindakan Tiyo.

“Saya terus terang, bangga,” ujar Mahfud MD dalam kanal YouTubenya Mahfud MD Official, dikutip Sabtu (28/2/2025).

Soal teror yang menimpa Tiyo, Mahfud menyayangkan hal itu. Menurutnya hal tersebut tidaklah seharusnya terjadi.

“Kalau anak-anak berani tidak dibina lalu diteror, apalagi sampai ibunya dan sebagainya, itu kan negara ini gak sehat."

Baca Juga

Bantu Regenerasi Petinju Kelas Berat, PERTINA Apresiasi Perhatian Presiden Prabowo pada Gizi Anak

“Ya tentu karena itu namanya teror orang bisa saling melempar ya. ‘Bukan saya, bukan pemerintah’. Ya memang enggak ada buktinya kalau pemerintah. Lalu yang macam buzzer-buzzer bayaran itu juga, ‘bukan saya’ dan seterusnya. Siapa yang tahu?” jelasnya.

Diketahui, Tiyo Ardianto menjadi perbincangan hangat setelah menyurati UNICEF soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan ia juga turut mengkritiki pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyebut "Rezim yang Bodoh dan Inkompeten".

Lalu siapa kah Tiyo Ardianto? Rupanya ia bukanlah orang sembarangan. Tiyo sebelumnya memang cukup sering menyuadakan suaranya.

Ia merupakan mahasiswa Program Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada. 

Tiyo terdaftar sebagai mahasiswa UGM dengan NIM 21476866FI04940 dan masuk sebagai peserta didik baru pada 16 Agustus 2021. Hingga Semester Genap 2024/2025, ia masih berstatus aktif.

Tiyo Ardian lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 26 April. Di lingkungan kampus, Tiyo dikenal sebagai aktivis mahasiswa sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua BEM UGM.

Sebelum menembus kampus kerakyatan, dia menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta (Padmanaba), sekolah elite yang dikenal mencetak banyak tokoh intelektual.  

Selama memimpin BEM UGM, Tiyo Ardianto dikenal sebagai sosok yang independen.

Ia sering terlibat dalam berbagai pergerakan mahasiswa. Dirinya dikenal kritis terhadap kekuasaan dan politik praktis.

Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.

Pada Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Padang, Tiyo Ardianto mengambil langkah tegas.

Ketua BEM UGM ini memutuskan untuk keluar dari BEM SI.

Alasannya, karena dia kecewa melihat Munas yang justru malah dihadiri pejabat politik dan negara.

Tiyo mengkritik kedekatan BEM SI dengan penguasa yang dinilai tidak mencerminkan nilai perjuangan mahasiswa yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa BEM KM UGM ingin tetap berpegang pada komitmen gerakan rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun dan bersikap independen tanpa harus masuk dalam struktur yang mempunyai kepentingan politik.

Ia juga mengutuk kekacauan yang terjadi pada musyawarah nasional tersebut.

Termasuk insiden bentrokan yang membuat beberapa mahasiswa terluka, dan menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara kekerasan yang merusak kesatuan gerakan.

Tiyo aktif membangun komunikasi lintas kampus dan berkomitmen agar gerakan mahasiswa lebih melebur dengan rakyat secara mandiri, tanpa komando yang berpotensi mengkooptasi atau menghilangkan independensi gerakan. 

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai buka suara terkait tindakan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Menurutnya tindakan BEM UGM itu adalah tindakan yang menentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF," kata Pigai, Jumat (20/2/2026). 

Pigai menegaskan, siapa pun yang ingin menghapus program tersebut berarti melawan prinsip HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya.

Pigai juga menyebut MBG selaras dengan harapan lembaga internasional.

"Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa," imbuhnya. 

Karena itu, ia mempertanyakan permintaan BEM UGM kepada UNICEF untuk menghentikan program tersebut.

“Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

"Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," tandas Pigai.

Latar Belakang BEM UGM Surati Unicef

Surat terbuka BEM UGM sendiri dikirimkan pada 6 Februari 2026 kepada UNICEF. Surat itu merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.

Dalam surat tersebut, BEM UGM menilai tragedi itu mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan.

Mereka menyoroti kesenjangan antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Ketua BEM UGM, Tiyo, dalam surat itu juga menyatakan angka-angka yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi di lapangan. Ia bahkan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasi sendiri.

Selain itu, mahasiswa menyoroti prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada persoalan kemanusiaan mendesak.

Meski demikian, Pigai tetap membuka ruang kritik selama ditujukan untuk perbaikan, bukan untuk meniadakan program.

“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.