Kepala BGN: Siswa Mampu Boleh Tolak MBG

Bogor, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) didasarkan pada prinsip fleksibilitas dan tidak bersifat memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam pemaparan resmi terkait progres dan kebijakan lembaga di Satuan Pelayanan Percontohan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Sabtu (28/2).

Dadan menjelaskan bahwa target penerima manfaat MBG saat ini dipatok pada angka 82,9 juta jiwa, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga seluruh anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.

"Kami memandang ini sebagai hak dasar bagi seluruh anak Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh hak yang dimiliki harus diambil, karena yang berhak boleh saja tidak menerima target makan bergizi," ujar Dadan.

Sebagai bukti, Dadan mencontohkan situasi di Kota Bogor, di mana beberapa sekolah kategori menengah ke atas telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam program ini.

"Sebagai contoh di Kota Bogor, sekolah seperti Bina Insani memiliki kantin yang diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meskipun seluruh anak sekolah Bina Insani sekarang tidak menerima makan bergizi karena mereka tidak menginginkannya dan kita hormati keputusan tersebut SPPG tersebut tetap berjalan untuk melayani sekolah di sekitarnya," jelas Kepala BGN.

Baca Juga

Polemik Keterlibatan TNI-Polri Pada Mega Proyek MBG, BGN Jawab Menohok

Selain Bina Insani, sekolah lain seperti Regina Pacis dan Mardi Yuana juga tercatat tidak menerima program MBG.

Dadan menekankan bahwa BGN menghormati keputusan sekolah-sekolah yang diisi oleh siswa dari kalangan mampu tersebut, begitu pula jika ada orang tua di sekolah umum yang tidak menginginkan anaknya menerima program ini.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa fokus utama BGN adalah melakukan intervensi gizi pada titik kritis perkembangan manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia sekolah (8 hingga 18 tahun). 

Intervensi ini krusial mengingat data menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi Indonesia ke depan disokong oleh keluarga dari kelas miskin dan rentan miskin.

"Pertumbuhan Indonesia disokong oleh kelas miskin dan betan miskin. Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, kita patut khawatir terhadap kualitas tenaga kerja produktif di tahun 2045," pungkas Dadan. (eh/dpi)