Polemik Keterlibatan TNI-Polri Pada Mega Proyek MBG, BGN Jawab Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai pembahasan publik mengenai keterlibatan TNI-Polri dalam mega proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, berseliweran narasi negatif publik mengenai keterlibatan TNI-Polri hingga memiliki sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai rantai distribusi MBG.

Tak tinggal diam dengan polemik yang terjadi di publik, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya angkat bicara.

Ia memaparkan alasan utama keterlibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan MBG hingga pendirian SPPG.

Menurutnya institusi TNI-Polri hingga Kadin memiliki kekuatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga pemberdayaan masyarakat.

Tak hanya itu, keterlibatan juga dimaksud sebagai realisasi intruksi dari Presiden RI, Prabowo Subianto yang meminta percepatan berjalannya Mega proyek MBG.

Baca Juga

Polri Bentuk Satgas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan, Sasar Ekspor-Impor Ilegal Hingga Penyelundupan SDA

"Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu," kata Sony kepada awak media, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia memaparkan dengan keterlibatan intitusi itu pemerintah pun berkeyakinan dapat merealisasikan program MBG.

Pasalnya, pembangunan SPPG memerlukan pengadaan barang dan jasa dengan waktu singkat hingga bertujuan percepatan distribusi MBG.

Sebab, target program MBG pada tahun 2025 berupa pembangunan 5.000 SPPG yang melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat.

"Oleh karena itu kalau sekarang (ada yang bertanya) 'Mengapa Polri dapat 1.000? Mengapa TNI 1.000?' Itu ceritanya begitu. Jadi, kalau sekarang orang datang 'Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?' Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk," katanya.

Bukan hanya itu, MBG juga ditarget memiliki efek pengganda bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tingkat lokal.

Karenanya, percepatan pembangunan SPPG menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkannya.

"Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), berapa ratus kelompok kerja (pokja) yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun," jelasnya.