Tak Lewat Pemilu, Tak Turun ke Jalan: Begini Mekanisme Suksesi Pemimpin Tertinggi Iran Pasca Tewasnya Ali Khamenei

Teheran, tvOnenews.com - Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menjadi momen paling menentukan dalam sejarah politik Republik Islam Iran dalam beberapa dekade terakhir. Peristiwa ini bukan sekadar kehilangan figur sentral negara, tetapi juga mengaktifkan mekanisme konstitusional yang jarang terjadi dan sarat kepentingan ideologis.

Berbeda dengan negara demokrasi yang menggelar pemilu langsung, Iran memiliki sistem suksesi tersendiri yang tertutup, bertahap, dan sepenuhnya dikendalikan institusi keagamaan. Proses inilah yang kini menjadi sorotan dunia internasional, terutama di tengah tekanan geopolitik dan konflik terbuka dengan Amerika Serikat serta Israel.

Majelis Ahli Jadi Kunci: Ulama Menentukan Pemimpin Tertinggi

Dalam sistem ketatanegaraan Iran, penentu utama pemimpin tertinggi adalah Assembly of Experts atau Majelis Ahli. Lembaga ini terdiri dari 88 ulama Syiah yang dipilih rakyat setiap delapan tahun sekali melalui pemilu nasional.

Namun, pemilu ini tidak sepenuhnya bebas. Setiap kandidat Majelis Ahli wajib lolos seleksi Guardian Council, lembaga pengawas konstitusi yang dikenal ketat dan konservatif. Guardian Council kerap mendiskualifikasi kandidat yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi Republik Islam, termasuk tokoh-tokoh moderat.

Majelis Ahli memiliki mandat besar: memilih pemimpin tertinggi dan secara teori dapat memberhentikannya. Meski demikian, sejak Revolusi Islam 1979, kewenangan pemberhentian tersebut belum pernah digunakan.

Baca Juga

Dari Pendidikan Syiah ke Kursi Transisi Negara: Jejak Karier Ayatollah Arafi

Konstitusi Mengatur Transisi: Dewan Sementara Pegang Kendali

Konstitusi Iran mengatur bahwa setelah wafatnya pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pengganti “sesegera mungkin”. Hingga keputusan itu diambil, seluruh kewenangan tertinggi negara dijalankan oleh dewan kepemimpinan sementara.

Dewan ini bersifat kolektif dan terdiri dari presiden yang sedang menjabat, kepala lembaga peradilan, serta satu ulama anggota Guardian Council yang ditunjuk oleh Expediency Council. Struktur ini dirancang untuk mencegah kekosongan kekuasaan dan menjaga stabilitas negara di masa transisi.

Dalam situasi terkini, posisi tersebut diisi oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei, dua figur dengan latar politik berbeda namun sama-sama berada di lingkar inti kekuasaan.

Proses Tertutup dan Sunyi, Dunia Hanya Bisa Berspekulasi