Tak Lewat Pemilu, Tak Turun ke Jalan: Begini Mekanisme Suksesi Pemimpin Tertinggi Iran Pasca Tewasnya Ali Khamenei

Teheran, tvOnenews.com - Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menjadi momen paling menentukan dalam sejarah politik Republik Islam Iran dalam beberapa dekade terakhir. Peristiwa ini bukan sekadar kehilangan figur sentral negara, tetapi juga mengaktifkan mekanisme konstitusional yang jarang terjadi dan sarat kepentingan ideologis.

Berbeda dengan negara demokrasi yang menggelar pemilu langsung, Iran memiliki sistem suksesi tersendiri yang tertutup, bertahap, dan sepenuhnya dikendalikan institusi keagamaan. Proses inilah yang kini menjadi sorotan dunia internasional, terutama di tengah tekanan geopolitik dan konflik terbuka dengan Amerika Serikat serta Israel.

Majelis Ahli Jadi Kunci: Ulama Menentukan Pemimpin Tertinggi

Dalam sistem ketatanegaraan Iran, penentu utama pemimpin tertinggi adalah Assembly of Experts atau Majelis Ahli. Lembaga ini terdiri dari 88 ulama Syiah yang dipilih rakyat setiap delapan tahun sekali melalui pemilu nasional.

Namun, pemilu ini tidak sepenuhnya bebas. Setiap kandidat Majelis Ahli wajib lolos seleksi Guardian Council, lembaga pengawas konstitusi yang dikenal ketat dan konservatif. Guardian Council kerap mendiskualifikasi kandidat yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi Republik Islam, termasuk tokoh-tokoh moderat.

Majelis Ahli memiliki mandat besar: memilih pemimpin tertinggi dan secara teori dapat memberhentikannya. Meski demikian, sejak Revolusi Islam 1979, kewenangan pemberhentian tersebut belum pernah digunakan.

Baca Juga

Dari Pendidikan Syiah ke Kursi Transisi Negara: Jejak Karier Ayatollah Arafi

Konstitusi Mengatur Transisi: Dewan Sementara Pegang Kendali

Konstitusi Iran mengatur bahwa setelah wafatnya pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pengganti “sesegera mungkin”. Hingga keputusan itu diambil, seluruh kewenangan tertinggi negara dijalankan oleh dewan kepemimpinan sementara.

Dewan ini bersifat kolektif dan terdiri dari presiden yang sedang menjabat, kepala lembaga peradilan, serta satu ulama anggota Guardian Council yang ditunjuk oleh Expediency Council. Struktur ini dirancang untuk mencegah kekosongan kekuasaan dan menjaga stabilitas negara di masa transisi.

Dalam situasi terkini, posisi tersebut diisi oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei, dua figur dengan latar politik berbeda namun sama-sama berada di lingkar inti kekuasaan.

Proses Tertutup dan Sunyi, Dunia Hanya Bisa Berspekulasi

Salah satu ciri paling khas dari mekanisme suksesi di Iran adalah sifatnya yang sangat tertutup. Tidak ada kampanye terbuka, tidak ada pengumuman resmi kandidat, dan tidak ada perdebatan publik. Seluruh proses berlangsung di internal Majelis Ahli, membuat dunia luar hanya bisa membaca tanda-tanda politik dari dinamika elite.

Sebelumnya, nama mantan Presiden Ebrahim Raisi sempat dipandang sebagai calon kuat penerus Khamenei. Ia dikenal sebagai figur garis keras dan loyal terhadap prinsip Wilayatul Faqih. Namun, kematiannya dalam kecelakaan helikopter pada Mei 2024 mengubah total peta suksesi.

Isu Dinasti Mengemuka, Nama Mojtaba Khamenei Jadi Sorotan

Pasca wafatnya Khamenei, spekulasi kembali mengarah pada Mojtaba Khamenei, putra mendiang pemimpin tertinggi. Meski berstatus ulama, Mojtaba tidak pernah memegang jabatan resmi pemerintahan. Wacana ini memicu kontroversi karena dinilai berpotensi menyerupai sistem dinasti.

Bagi sebagian kalangan, suksesi ayah ke anak bertentangan dengan semangat Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan monarki Shah. Bahkan di kalangan pendukung sistem teokrasi, ide tersebut dianggap sensitif dan berisiko memicu resistensi internal.

Jarang Terjadi, Suksesi Kali Ini Sarat Ujian

Sejak Revolusi Islam, Iran baru satu kali mengalami pergantian pemimpin tertinggi, yakni pada 1989 saat Ruhollah Khomeini wafat dan digantikan Ali Khamenei. Artinya, mekanisme ini jarang diuji, terlebih dalam situasi krisis keamanan dan tekanan global seperti sekarang.

Transisi kali ini juga terjadi setelah konflik bersenjata dengan Israel serta meningkatnya ketegangan kawasan. Hal tersebut membuat pemilihan pemimpin tertinggi bukan hanya urusan domestik, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas Timur Tengah.

Pemimpin Tertinggi: Figur Paling Berkuasa di Republik Islam

Pemimpin tertinggi Iran memiliki kewenangan mutlak dalam sistem negara. Ia menjadi penentu akhir seluruh kebijakan strategis, panglima tertinggi militer, serta pengendali Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi.

Garda Revolusi tidak hanya berperan di bidang keamanan, tetapi juga menguasai jaringan ekonomi besar dan memimpin Poros Perlawanan Iran di kawasan. Karena itu, siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi akan sangat menentukan arah politik, militer, dan diplomasi Iran ke depan.

Sistem Dijaga Tetap Jalan, Dunia Menanti Hasilnya

Meski berlangsung tertutup, mekanisme suksesi Iran dirancang untuk memastikan kesinambungan ideologi dan stabilitas negara. Dewan kepemimpinan sementara menjadi penyangga agar pemerintahan tetap berjalan hingga keputusan final diambil.

Kini, perhatian dunia tertuju pada Majelis Ahli. Siapa pun yang mereka pilih, keputusan tersebut akan menandai arah baru Republik Islam Iran setelah era Ali Khamenei resmi berakhir. (nsp)