Dari Ajudan Setia hingga Cawapres Pilihan Soeharto: Kisah Kedekatan Try Sutrisno yang Sempat Tolak Jadi Wakil Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Wafatnya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada Senin pagi, 2 Maret 2026, membuka kembali lembaran panjang sejarah hubungan personal dan politiknya dengan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Di balik karier militernya yang moncer, Try Sutrisno dikenal sebagai figur yang memiliki kedekatan khusus dengan Soeharto—bahkan sempat menolak jabatan Wakil Presiden yang kelak mengantarkannya ke puncak kekuasaan sipil.

Ajudan Presiden yang Terlalu “Dipertahankan”

Kedekatan Try Sutrisno dengan Soeharto bermula pada 1974, saat ia masih berpangkat Kolonel dan dipercaya menjadi ajudan presiden. Posisi ini bukan jabatan biasa. Ajudan presiden berada di lingkar paling dekat kekuasaan, mendampingi kepala negara hampir setiap waktu, dan menjadi figur yang sangat dipercaya.

Try Sutrisno tercatat cukup lama menduduki posisi tersebut. Bahkan, ketika karier militernya seharusnya sudah naik kelas, Soeharto justru berkali-kali menahan kepindahannya. Hal ini diungkap Panglima ABRI saat itu, Jenderal M. Jusuf, yang menilai Try sudah layak dipromosikan menjadi perwira tinggi.

“Belum Waktunya,” Kata Soeharto

Baca Juga

Istana Instruksikan Bendera Setengah Tiang 3 Hari, Hormati Wafatnya Wapres ke-6 Try Sutrisno

Pada 1978, Jenderal M. Jusuf berniat mempersiapkan Try Sutrisno sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) XV/Udayana di Bali. Jabatan ini sangat strategis karena membawahi wilayah Timor Timur yang kala itu masih bergejolak. Penugasan tersebut diyakini akan memperkaya pengalaman Try dan menjadi batu loncatan menuju jabatan Pangdam.

Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Soeharto menolak melepas Try dari posisi ajudan.

“Belum waktunya sekarang ini,” ujar Soeharto, seperti dikisahkan dalam buku Jenderal M Jusuf, Panglima Para Prajurit karya Atmadji Sumakidjo.

Penolakan ini terjadi bukan sekali. Baru setelah didesak berkali-kali, Soeharto akhirnya memberi izin, disertai pesan khusus agar Try “diarahkan dengan baik”. Sikap ini menunjukkan betapa Soeharto memercayai Try, bukan hanya sebagai perwira, tetapi juga sebagai figur yang dianggap matang secara karakter.

Karier Militer Melejit Bak Meteor

Begitu dilepas dari jabatan ajudan, karier Try Sutrisno langsung melesat. Ia diangkat menjadi Kasdam XV/Udayana, lalu Pangdam IV/Sriwijaya di Palembang, kemudian Pangdam V/Jaya di Jakarta. Dari sana, Try menapaki jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat hingga akhirnya dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1986.

Tak sampai dua tahun menjabat KSAD, Try kembali naik pangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab) pada 1988, menggantikan Jenderal Benny Moerdani. Jabatan tertinggi militer ini dipegangnya selama lima tahun, memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh sentral ABRI di era Orde Baru.

Tidak Pernah Bercita-cita Jadi Wakil Presiden

Menariknya, di puncak karier militernya, Try Sutrisno justru tidak memiliki ambisi politik. Setelah pensiun sebagai Pangab pada 1993, ia mengaku ingin menikmati masa tua bersama keluarga.

“Saya tidak punya niat jadi wapres. Saya sudah pensiun. Tidak ada cita-cita jadi wapres, apalagi presiden. Saya ingin mengasuh cucu saya,” ujar Try, dikutip dari catatan sejarah politik era Pemilu 1992.

Pernyataan ini menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukanlah target pribadi Try Sutrisno, melainkan hasil dinamika politik internal negara.

Dipanggil Kembali oleh Sejarah

Situasi berubah cepat. Menjelang Sidang Umum MPR 1993, nama Try Sutrisno mencuat sebagai calon kuat Wakil Presiden. Proses penjaringan dilakukan oleh “Tim Sebelas”, tim khusus bentukan Soeharto untuk mencari pendamping presiden.

Nama Try akhirnya diajukan kepada Soeharto. Faktor kedekatan personal dan rekam jejak panjang sebagai ajudan presiden menjadi pertimbangan utama. Try mengaku tidak melakukan kampanye, tidak melobi, dan tidak mengeluarkan biaya politik apa pun.

“Ditanya, bersediakah dikasih wapres ini? Kalau presidennya setuju, jadi. Kalau tidak, cari lagi,” tutur Try mengenang proses tersebut.

Soeharto menerima usulan itu. Pada Maret 1993, Sidang Umum MPR resmi menetapkan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden RI ke-6, mendampingi Soeharto hingga 1998.

Kedekatan yang Menentukan Sejarah

Kisah Try Sutrisno menunjukkan bagaimana kedekatan personal dengan pusat kekuasaan dapat membentuk perjalanan sejarah nasional. Dari ajudan yang “terlalu dipertahankan”, panglima militer, hingga wakil presiden yang semula enggan menerima jabatan, semuanya berkelindan dalam satu benang merah: kepercayaan Soeharto.

Kini, Try Sutrisno telah berpulang di RSPAD Gatot Soebroto, meninggalkan warisan sejarah yang tak terpisahkan dari perjalanan Orde Baru. Ia bukan hanya saksi, tetapi juga bagian penting dari lingkar inti kekuasaan pada masanya—seorang prajurit yang naik ke puncak bukan karena ambisi politik, melainkan karena kepercayaan dan waktu. (nsp)