Buntut Ramainya Kritikan soal Impor Mobil Pikap dari India, Dirut Agrinas Beberkan Fakta Mencengangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut ramainya kritikan soal impor mobil pikap dari India, Dirut Agrinas beberkan fakta mencengangkan terkait rencana pengadaan puluhan ribu kendaraan dari India itu.

Sebelumnya, rencana itu menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di tengah kritik tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara menegaskan bahwa hingga kini tidak ada pasokan kendaraan dari produsen lokal yang benar-benar berasal dari produksi dalam negeri.

Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa menyampaikan, bahwa kendaraan yang dipasok oleh merek lokal di Indonesia pada dasarnya juga bergantung pada komponen impor.

“Sejauh ini kan tidak ada lokal yang bisa suplai juga kan? Karena yang dari lokal di sini, merek-merek lokal di sini kan impor 100 persen juga, tapi dengan harga 4 (unit produksi lokal) untuk 7 (unit produksi impor),” jelas Joao saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, perbandingan harga menjadi pertimbangan penting dalam pengadaan kendaraan untuk program tersebut. Ia menilai tidak ada perbedaan dampak ekonomi antara membeli kendaraan bermerek lokal dengan kendaraan impor secara langsung.

“Kan sama-sama impor gitu, efek ekonominya juga tidak ada gitu. Hanya cuma bedanya mereka pernah di sini, seolah-olah kayaknya mereka yang berhak saja gitu. Tapi kan saya beli merek lokal itu 4 (unit), saya dapat mobil India ini 7 (unit),” katanya.

Baca Juga

Fakta Miris Hardiknas, DPR Soroti 50% Siswa di Indonesia Belum Capai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Joao juga meluruskan informasi terkait jumlah kendaraan yang akan diadakan. Ia menegaskan bahwa jumlah mobil pikap yang akan didatangkan bukan 105.000 unit seperti yang sempat beredar.

“Mobil pick-up bukan (105.000 unit), hanya 70.000, 35.000 dari Tata Motors, 35.000 dari Mahindra Scorpio. 35.000-nya lagi truk roda enam,” ujarnya.

Untuk memastikan target produksi terpenuhi, Agrinas bahkan telah melakukan pembayaran uang muka kepada produsen kendaraan di India. Langkah itu diambil agar pabrikan menghentikan produksi untuk pesanan lain dan fokus memenuhi kebutuhan Agrinas.

“Kita, kita itu sudah bayar 30 persen yang saya bilang itu. Karena kan kita kan untuk menghentikan produksi lain mereka, dan supaya mereka bisa produksi hanya untuk kita karena mengejar target waktu itu,” kata Joao.

Ia menambahkan bahwa pembayaran uang muka juga telah dilakukan kepada pihak Tata Motors.

“Tata sama juga sudah dibayar juga,” ujarnya.

Joao menjelaskan bahwa proses produksi kendaraan di India memiliki karakteristik berbeda dengan pabrik otomotif modern yang sepenuhnya mengandalkan robot.

“Karena kan kita itu, nah mereka di sana itu, dia produksi mobilnya itu enggak pakai robot. Robotnya itu, robotnya itu setengah saja gitu. Jadi dia pakai bukan Artificial Intelligence tetapi dia pakai Human Intelligence,” katanya.

Sementara itu, rencana impor kendaraan tersebut sebelumnya telah menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengaku pihaknya tidak pernah menerima penjelasan rinci mengenai pengadaan kendaraan dalam program koperasi desa.

Menurut Herman, informasi mengenai impor kendaraan justru diketahui DPR dari pemberitaan media.

“Itu sebagian sudah sampai, sebagian kecil ya, 1.200 kendaraan sudah sampai,” ujar Herman di Kompleks DPR RI, Kamis (26/2/2026).

Ia juga menilai bahwa dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Agrinas hanya memaparkan alokasi anggaran untuk setiap desa tanpa menjelaskan rencana pengadaan kendaraan secara spesifik.

“(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa,” ujarnya.

Sorotan tersebut memperlihatkan bahwa rencana pengadaan kendaraan untuk program koperasi desa kini tidak hanya menjadi persoalan teknis pengadaan, tetapi juga menyangkut transparansi kebijakan serta efektivitas penggunaan anggaran negara. (agr/aag)