DPR Soroti ‘Angkutan Umum Zombie’ saat Mudik Lebaran, Minta Pemerintah Tindak Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda menyoroti terkait maraknya angkutan umum ilegal atau angkutan umum zombie saat mudik Lebaran 2026.

Huda mengungkapkan modus ini biasanya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan perusahaan yang dioperasikan layaknya angkutan umum.

Dia mendesak pemerintah dan kepolisian untuk menindak tegas mobil tersebut apabila kedapatan melintas di jalan.

“Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung,” kata Huda di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, Huda juga menyoroti terkait keberadaan kendaraan besar yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau ODOL. Kendaraan jenis ini dinilai kerap menjadi penyebab kecelakaan dan kerusakan jalan.

Dia meminta kepolisian dan pemerintah memperketat pengawasan kendaraan bermuatan yang melanggar aturan ODOL.

Baca Juga

Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat, Ini Standar Baru tata Kelola Asuransi dan Perlindungan Nasabah di Indonesia

Sebelumnya, pemerintah memprediksi sebanyak 143,9 juta orang akan pergi mudik pada Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebut jumlah itu berdasarkan hasil survei pergerakan masyarakat yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Jumlah itu setara dengan lebih dari 50 persen populasi Indonesia.

“Walaupun prediksi tahun ini turun sekitar 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, kita tetap harus waspada karena realisasi pergerakan pada Lebaran 2025 mencapai 154 juta orang, lebih tinggi dari prediksi,” kata Aan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).

Untuk mengantisipasi kepadatan, Aan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan antara lain diskon tarif penyeberangan sebesar 21,3 persen di 14 pelabuhan.

Lalu, diskon sekitar 30 persen untuk tiket kereta api dan transportasi laut, dan potongan tarif tol sekitar 17–18 persen.

“Pemerintah juga menyiapkan program mudik gratis, termasuk penyediaan 41 bus yang dapat mengangkut sekitar 15.000 penumpang,” jelas Aan.

Program mudik gratis ini mencakup layanan pengangkutan sepeda motor ke 34 kota tujuan di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dia mengungkapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyediakan layanan angkut sepeda motor bagi pemudik yang naik kereta api. (saa/aag)