Satgas PRR Percepat Pemulihan Sosial-Ekonomi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) kini menitikberatkan langkahnya pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah merancang berbagai skema dukungan, mulai dari penyediaan tempat tinggal hingga bantuan modal untuk membangkitkan kembali ekonomi keluarga. 

Fokus utama saat ini adalah memastikan para pengungsi segera mendapatkan hunian yang lebih layak, baik dalam bentuk hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

"Berikutnya, bagaimana yang di pengungsian ini disiapakan hunian sementara, atau kemudian langsung hunian tetap,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut saat meninjau lokasi huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Gus Ipul menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pihak dalam penanganan kali ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah dan besarnya skala dampak bencana yang melanda beberapa provinsi sekaligus.

Baca Juga

Satgas PRR Bergerak Cepat, Sebagian Besar Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Telah Bebas dari Lumpur

“Biasanya yang menangani cukup BNPB. Namun karena skalanya luas dan besar, Presiden melalui Pak Mendagri selaku Ketua Satgas menugaskan banyak instansi untuk terlibat,” imbuhnya. 

Sinergi ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sejumlah BUMN, serta lembaga terkait lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar bagi pengungsi.

Pemerintah menyadari adanya kemungkinan variasi standar fasilitas pada hunian yang disediakan, namun prioritas utamanya adalah kecepatan evakuasi dari tenda darurat.

“Daripada masyarakat terlalu lama berada di tenda pengungsian, lebih baik segera dipindahkan ke hunian sementara. Jika ada kekurangan di huntara nanti bisa diperbaiki atau disesuaikan,” tegas Mensos.

Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi keluarga yang menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut berupa isian rumah tangga sebesar Rp3 juta untuk setiap keluarga dengan asumsi sebagian besar peralatan rumah tangga milik korban hilang atau rusak akibat bencana.

Pemerintah juga memberikan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu masyarakat memulai kembali kehidupan setelah bencana.

Selain itu, selama masa tinggal di hunian sementara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari selama tiga bulan.

“Jadi setiap orang menerima Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan lauk pauk dan diberikan selama tiga bulan,” ujarnya.

Ia menegaskan salah satu faktor paling penting dalam penanganan bencana adalah ketepatan data korban terdampak. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan secara detail bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Yang paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke kampung-kampung adalah bupati dan wali kota, sehingga pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain Tito dan Saifullah, turut hadir meninjau huntara Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA. (dpi)