Wanti-wanti Ancaman Krisis Polusi Udara, Kemendagri Dorong Pengendalian Berbasis Data dan Kerja Sama Daerah

Menurut Yusharto, pengendalian pencemaran udara menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang melintasi batas wilayah administratif.

Sumber emisi dapat berasal dari berbagai sektor, mulai dari transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga aktivitas domestik masyarakat. 

Selain itu, faktor meteorologi juga berpengaruh terhadap penyebaran polutan ke berbagai daerah.

Karena itu, ia menilai pengendalian polusi udara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi kuat antardaerah.

Dalam konteks tersebut, BSKDN memandang forum diskusi ini penting sebagai ruang dialog kebijakan berbasis bukti sekaligus sarana awal untuk memperkuat koordinasi strategi pengendalian krisis polusi udara di kawasan aglomerasi.

“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, penanganan krisis pencemaran udara perlu dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah,” ungkapnya.

Baca Juga

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden, BSKDN Sinkronisasi Lagi Kebijakan Pusat dan Daerah

Melalui forum tersebut, Yusharto berharap para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kualitas udara di berbagai daerah, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber emisi yang memicu penurunan kualitas udara.

Diskusi ini juga diharapkan dapat membuka peluang penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama antardaerah dalam pengendalian emisi lintas wilayah.

“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan informasi yang komprehensif sekaligus rumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan responsif terhadap kondisi yang kita hadapi saat ini, khususnya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa pengendalian pencemaran udara di kawasan aglomerasi terbesar di Indonesia, yakni Jabodetabek, dapat berjalan lebih efektif melalui komitmen dan kolaborasi seluruh pihak.

Upaya-upaya itu diharapkan mampu menghadirkan kualitas udara yang lebih sehat dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak, kita optimistis pengendalian pencemaran udara di kawasan aglomerasi Jabodetabek dapat dilakukan secara efektif sehingga kualitas udara yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menilai penguatan transportasi publik menjadi langkah penting untuk menekan polusi udara di kawasan Jabodetabek.