Dilarang Beroperasi oleh KDM, Kusir Delman di Garut Justru Senyum Bahagia
- ANTARA
Garut, tvOnenews.com -Di jalur utama Kabupaten Garut, Jawa Barat biasanya yang paling dirasakan adalah derap langkah kuda di sejumlah sudut jalan di perkotaan . Namun suasana itu akan berubah, ketika diberlakukan pengamanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. Pasalnya, selama tujuh hari —tiga hari sebelum dan empat hari setelah Lebaran— delman tak diizinkan melintas di jalanan utama. Kebijakan pengamanan arus mudik membuat transportasi tradisional itu harus menepi sementara, memberi ruang bagi arus kendaraan pemudik yang diperkirakan membludak.
Bagi kepentingan lalu lintas, keputusan itu dianggap perlu. Namun, bagi para kusir, larangan tersebut terasa seperti keputusan yang berat. Apalagi lebaran biasanya menjadi musim panen. Di saat orang-orang pulang kampung dan suasana kota lebih ramai dari biasanya, delman justru kerap dicari untuk perjalanan singkat, wisata keluarga, atau sekadar nostalgia menikmati perjalanan yang lambat di tengah hiruk-pikuk hari raya. Kesempatan itu berarti tambahan penghasilan yang tak selalu hadir pada bulan-bulan biasa.
Oleh karena itu, ketika larangan diberlakukan, kecemasan sempat menggelayut di benak para kusir yang menggantungkan hidup pada derap kuda dan putaran roda kayu. Namun kecemasan itu perlahan mencair. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan uang kompensasi sebagai pengganti hari-hari tanpa operasi.
Bagi para kusir yang selama ini menggantungkan hidup dari transportasi tradisional tersebut, adanya kebijakan kompensasi ini menjadi angin segar. Wajah-wajah lega pun terlihat saat para kusir delman berkumpul di halaman Markas Polres Garut, Sabtu (14/3/2026).
Antusiasme terpancar ketika mereka menunggu penyerahan uang kompensasi yang secara simbolis akan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Meski saat itu cuaca cukup panas karena di tengah terik matahari, tidak menyurutkan mereka untuk meninggalkan kawasan tersebut. Mereka bertahan menunggu di bangku delman, ada juga yang berdiri di pinggir kudanya masing-masing menunggu kedatangan Gubernur.
Sorak gembira para kusir delman pun pecah, menyambut Gubernur yang datang sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu tak ada teriakan protes maupun kesal karena aktivitas usahanya dilarang oleh pemerintah di momentum menjelang Lebaran. Mereka justru senang, seperti yang diungkapkan kusir delman, Ii Saepudin (67) bahwa kompensasi yang diberikan sangat membantunya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan Lebaran, termasuk kebutuhan pakan kuda.
"Alhamdulillah, senang. Nanti uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan kami siap total tidak akan beroperasi," kata pria yang sudah sejak kanak-kanak menjadi kusir delman itu.
Bantuan tersebut baru diterimanya dua kali. Tahun sebelumnya di momentum yang sama juga mendapatkan kompensasi dan tahun ini kembali dapat, ditambah lagi mendapatkan bonus langsung dari Gubernur Jabar berupa bantuan modal usaha ternak domba sebesar Rp10 juta.
Ii merupakan salah satu kusir delman yang paling beruntung dibanding rekan-rekannya karena ia mendapatkan bantuan spontan dari Gubernur Jabar secara tunai di tengah keramaian dalam acara penyerahan kompensasi.
Ii dan para kusir delman lain yang biasa beroperasi di wilayah perkotaan Garut maupun Tarogong mendapatkan kompensasi dari pemerintah sebesar Rp200 ribu per hari dikalikan selama tujuh hari sehingga mendapatkan Rp1,4 juta.
Bagi sebagian orang mungkin jumlah itu terlihat tak seberapa. Namun, bagi para kusir, bantuan tersebut cukup berarti untuk menjaga dapur tetap ngebul, juga masih bisa membeli pakan kuda, memenuhi kebutuhan keluarganya, sambil menunggu kembali diperbolehkan beroperasi di jalanan.
"Alhamdulillah, bantuan akan digunakan untuk yang bermanfaat, untuk sehari-hari, dan untuk pakan juga," kata Firdaus (34).
Mudik Lancar
Alasan larangan delman beroperasi karena pergerakan transportasi tradisional itu lambat yang bisa berdampak pada pelambatan laju kendaraan bermotor lainnya di jalur mudik, apalagi pada momentum Lebaran volume kendaraan akan meningkat sehingga bisa memicu kemacetan yang panjang.
Pemerintah Provinsi Jabar sudah dua tahun terakhir ini mengeluarkan kebijakan melarang transportasi tradisional beroperasi saat puncak arus mudik dan balik Lebaran, khususnya di Kabupaten Garut yang banyak delman beredar di sejumlah ruas jalan utama.
Kusir delman di Garut yang mendapatkan kompensasi tercatat sebanyak 477 orang. Jika mereka semua beroperasi di jalanan saat puncak arus mudik, maka bisa dibayangkan terjadi kepadatan dan pelambatan di jalan raya.
Gubernur Jabar yang menemui langsung para kusir delman di Garut meminta agar uang kompensasi tersebut digunakan dengan bijaksana, dan syukur-syukur bisa menumbuhkan perekonomian karena terjadi perputaran uang di masyarakat.
Gubernur memiliki harapan utama dengan tidak beroperasinya delman di jalanan yakni bisa meminimalisasi kemacetan, sehingga bisa meringankan beban tugas pengamanan di lapangan, dan mempercepat mobilisasi orang saat musim arus mudik Lebaran.
"Ini bertujuan mempermudah dan memperlancar tugas dari Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri, sehingga jalur yang berpotensi menimbulkan kemacetan bisa dilintasi dengan lancar," katanya.
Apresiasi Menhub
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar yang memberikan uang kompensasi kepada kusir delman di Garut mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi yang turut hadir dalam acara penyerahan kompensasi tersebut di Garut.
Menurut Dudy, kebijakan larangan delman beroperasi merupakan langkah tepat sebagai upaya meminimalisasi pelambatan laju kendaraan dan kemacetan di jalur mudik selama periode arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri.
"Ini program Pak Gubernur membantu pemerintah pusat dalam mengelola perjalanan angkutan Lebaran, di mana ini untuk memperlancar saudara-saudara kita yang akan melakukan mudik," kata Menhub.
Kebijakan tersebut, kata Menhub, bisa diterapkan di daerah lain, terutama di jalur yang ramai dilintasi kendaraan pemudik.
Selain mempertimbangkan kondisi wilayahnya, kata Menhub, penerapan uang kompensasi juga harus dilihat dari kemauan pemerintah daerah maupun aspek kemampuan menyiapkan anggaran kompensasinya.
"Kembali kami menyampaikan, tergantung pada kesiapan dari masing-masing daerah," katanya.
Kebijakan pemberian uang kompensasi ini adalah solusi dalam mengatasi masalah kemacetan, tanpa harus ada pihak yang dirugikan. Di balik delman yang terparkir sementara itu, ada jeda yang dijalani para kusir dengan gembira. Kompensasi yang mereka terima bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang pengakuan negara bahwa profesi mereka masih diperhatikan.(ant)
Load more