Pemerintah Mulai Irit Belanja Negara, Apakah Program MBG Kena Imbas? Ini Jawaban Menko Airlangga
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan kepastian mengenai nasib dua program besar pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut tidak akan tersentuh oleh kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran yang tengah digodok pemerintah.
Saat ini, pemerintah memang sedang menyusun strategi pengetatan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Langkah ini diambil untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap terjaga di level aman, yakni di bawah 3 persen.
Meski demikian, Airlangga menjamin bahwa kebijakan "ikat pinggang" tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan program-program prioritas.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” tegas Airlangga saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Airlangga, program unggulan diputuskan untuk tetap mendapatkan pendanaan penuh karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Fokus efisiensi justru akan diarahkan pada pos-pos belanja lain yang dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi negara.
Untuk mematangkan rencana ini, Airlangga telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kondisi keuangan negara tetap stabil.
“Jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Dan tadi ada rapat koordinasi khusus untuk menyikapi tindak lanjut daripada sidang paripurna kemarin,” jelas Airlangga.
Meski rencana efisiensi sudah berjalan, besaran angka pasti dari pemotongan belanja K/L tersebut belum diputuskan secara final. Keputusan akhir nantinya akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merumuskan detail rencana pemangkasan tersebut.
Sasaran utama efisiensi kali ini adalah Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di setiap kementerian/lembaga yang dinilai sering kali membuat beban anggaran membengkak.
Kementerian Keuangan menargetkan persiapan skema efisiensi ini selesai dalam waktu satu pekan ke depan.
Purbaya menyebut bahwa proses pemangkasan anggaran kali ini tidak memerlukan payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) baru, berbeda dengan kebijakan serupa yang diterapkan pada awal 2025 lalu. (ant/dpi)
Load more