Kepala BGN Tetap Berikan Insentif Rp6 Juta ke Dapur MBG yang Tak Beroperasi, DPR Kesal: Sebuah Skandal!

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI angkat bicara perihal kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menggelontorkan insentif kepada ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski tidak beroperasi.

Kebijakan ini dinilai janggal dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, melontarkan kritik keras. Ia menyebut keputusan tersebut bukan sekadar keliru, tetapi sudah melampaui batas kewajaran.

“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Charles Honoris, Kamis (28/4/2026).

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya.

Namun, dapur-dapur MBG tersebut tetap menerima insentif Rp6 juta per hari. Alasan BGN, SPPG masih menjalankan kegiatan tertentu sembari menunggu operasional kembali normal.

Baca Juga

Segera Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR RI Siap Bedah Motif dan Dalang di Balik Penyadapan Ilegal

Bagi Charles, dalih itu tidak masuk akal. Ia menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam mengelola anggaran negara.

“Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Ia juga menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap rasa keadilan publik. Menurutnya, langkah BGN sangat kontras dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.

“Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” ungkap Charles.

Ia bahkan mempertanyakan logika di balik pemberian insentif tersebut, terlebih jika dikaitkan dengan dugaan kelalaian yang berujung kasus keracunan.

“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan, sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik, justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” lanjutnya.

Tak hanya itu, Charles juga menyoroti perbedaan data jumlah dapur yang dihentikan. Ia mengaku menerima laporan bahwa jumlah SPPG yang ditutup mencapai 3.778 unit, jauh di atas angka resmi BGN.