Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

Kekecewaan publik semakin menguat ketika sejumlah program yang diklaim sebagai solusi ekonomi rakyat justru menuai kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, misalnya, sejak awal dipromosikan sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, kritik bermunculan karena pengelolaan dan jaringan pelaksananya dinilai lebih banyak diisi kelompok yang dekat dengan lingkar kekuasaan. 

Alih-alih menjadi gerakan ekonomi rakyat yang terbuka, program-program tersebut dikhawatirkan justru menjadi ruang distribusi proyek bagi kroni politik sekaligus sarana merangkul mantan lawan politik agar masuk dalam orbit kekuasaan.

"Padahal negara yang ingin maju harus berdiri di atas tiga fondasi utama: penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang adil. Tanpa tiga pilar ini, ambisi menjadi negara maju hanya akan menjadi slogan yang diulang setiap musim politik," kata dia.

Di tengah berbagai persoalan itu, kara dia, rakyat sebenarnya merindukan sesuatu yang sederhana, yaitu pemimpin yang hadir secara nyata. 

Pemimpin yang mau menyapa, turun langsung melihat kondisi masyarakat, dan mendengar keluhan rakyat hingga ke pelosok desa. Cara mencintai rakyat sesungguhnya tidak rumit, datangi mereka, dengarkan mereka, dan rasakan langsung kehidupan mereka.

Baca Juga

BPD Didorong Jadi Garda Terdepan Pengawasan MBG dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

"Indonesia sebenarnya tidak kekurangan gagasan besar. Yang sering kurang justru kesungguhan untuk menjalankan hal-hal sederhana secara konsisten: menegakkan hukum tanpa kompromi, mengelola pendidikan dengan serius, dan memastikan layanan kesehatan benar-benar melindungi rakyat," katanya.

"Jika hal-hal mendasar itu terus diabaikan, maka ironi republik ini akan terus berulang: negara tampak sibuk bekerja, tetapi rakyat tetap merasa ditinggalkan," timpalnya. (muu)