Curhat di Hadapan Dedi Mulyadi, Kades Hoho Bongkar Hal yang Paling Bikin Dia Pusing dan Makin Tertekan, Bukan Soal Pengeroyokan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menemui langsung Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Hoho Alkaf, membahas tentang kejadian yang tengah jadi sorotan publik.

Diketahui, Kades Hoho menjadi sorotan karena berada di tengah konflik seleksi perangkat desa. Ia dituding melakukan kecurangan di dalam proses seleksi itu.

Bahkan, Kades Hoho sampai jadi korban pengeroyokan diduga oleh oknum LSM yang mewakili salah satu peserta dari seleksi perangkat desa tersebut.

Pria bertato ini mengaku merasa sangat tertekan dan pusing. Di hadapan KDM, Kades Hoho mengungkapkan keluh kesahnya.

Diketahui, saat ini sudah ada tiga calon perangkat desa yang lolos seleksi. Namun, peserta lainnya merasa ada kecurangan dari proses seleksi tersebut.

Ia menjelaskan, para peserta yang protes sudah melakukan audiensi sampai dua kali. Pertanyaan mereka tentang dugaan kecurangan pun sudah diklarifikasi.

Baca Juga

Profil dan Rekam Jejak Danny Setiawan, Mantan Gubernur Jabar yang Meninggal Dunia

"Sudah audiensi, sudah dijawab semua sama dinas, camat, inspektorat juga datang, pemerintah datang semua. Mereka masih enggak percaya, audiensi lagi lah kemarin di kecamatan, dengan pertanyaan yang sama sudah dijawab juga," kata Kades Hoho, dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (17/3/2026). 

Dirinya mengaku heran karena meski sudah dijawab dan dijelaskan, para peserta yang didampingi LSM tetap protes dan merasa ada kecurangan.

"Cuma tetap minta untuk diulang ujiannya, untuk dibatalkan, padahal rekom (rekomendasi) sudah keluar lama," kata dia.

Adapun diketahui, tiga orang yang sudah ditetapkan lolos seleksi dengan nilai tertinggi mestinya sudah dilantik setelah rekomendasi dari pihak panitia keluar.

Di hadapan Dedi Mulyadi, Kades Hoho mengaku hal yang paling membuatnya pusing adalah karena terus ditekan oleh para pihak yang lolos seleksi. Sebab, secara hukum sudah jelas bahwa mereka harus segera dilantik menjadi perangkat desa.

"Ya saya tertekan oleh pihak-pihak lain. LSM, orang luar itu sih enggak sama sekali. Justru saya tertekannya itu oleh yang tiga (yang lolos seleksi),” katanya menegaskan.

Adapun berdasarkan aturan, setelah rekomendasi keluar para peserta yang lolos seleksi mestinya dilantik dalam waktu minimal tujuh hari, maksimal 15 hari. Namun, jangka waktu itu pun sudah tidak lewat dari ketentuan.