Saat Nasib Pendidikan Dipertaruhkan, Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Kirim Harapan untuk Gubernur Dedi Mulyadi

Heran Polemik Siswa Bermasalah Jadi Malapetaka bagi Ratusan Murid

Ia menyoroti permasalahan siswa yang didepak pihak sekolah. Polemik tersebut menjadi boomerang bagi seluruh siswa.

Akar polemik pencabutan izin operasional sekolah berawal dari kasus disiplin siswa. Siswa tersebut diduga terjerat pelanggaran aturan sekolah akibat merokok sehingga dikeluarkan atau drop out (DO).

Orang tua siswa itu tentu tidak terima. Alhasil melayangkan gugatan terhadap pihak sekolah.

Proses hukum dari gugatan tersebut semakin berkembang sehingga membuka kotak pandora terkait legalitas dokumen perizinan sekolah yang dinilai cacat hukum.

Ia menegaskan, padahal langkah tersebut sangat penting membentuk karakter pendidikan generasi bangsa. Hal itu menjadi bagian yang tidak hanya berfokus di bidang Teknologi Informasi (TI).

Baca Juga

Makjleb! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sampaikan Fakta Kondisi Bekasi: Duitnya Banyak tapi Daerah Gak Rapi

"Namun juga dalam menguatkan keterampilan hidup dan kepemimpinan. Itulah yang menyebabkan sekolah cukup strict dalam memberikan koridor kepada pelanggaran siswa yang menonton p*rn*grafi, merokok dan pelanggaran lainnya," bebernya.

Harapan kepada Pemprov Jabar

Tidak hanya kepada KDM, Sri memberikan harapan kepada Pemprov Jabar. Ia menginginkan upaya dari pemerintah benar-benar terwujud melindungi pendidikan ratusan siwa SMK IDN Bogor.

"Harapan kedua kami, Dinas Pendidikan (Disdik) berkomitmen mewujudkan hak pendidikan kepada para siswa di SMK IDN ini, tapi juga menjalankan dengan integritas," harap dia.

"Semoga dari fasilitas digelar KPAI itu bisa benar-benar diselesaikan, benar-benar bisa didampingi dengan tepat sehingga apa yang kita harapkan hak perlindungan pendidikan anak-anak bisa tercapai," terangnya.

Sementara, Kepala Disdik Jabar Purwanto sebelumnya menanggapi polemik terkait pencabutan izin operasional SMK IDN Bogor.

Purwanto menjelaskan, alasan Pemprov Jabar melakukan langkah tersebut sebagai upaya perlindungan hak pendidikan seluruh siswa. Pemerintah tidak menginginkan status pendidikan siswa tak dibalut dengan legalitas hukum yang kuat.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya melindungi hak-hak pendidikan anak-anak di Provinsi Jawa Barat secara baik," ungkap Purwanto di kantor DPMPTSP Jabar, Bandung, Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan, keputusan pencabutan izin operasional tidak sembarangan. Pemerintah sudah berdiskusi dan berdialog dengan pihak Yayasan IDN terkait adanya kekurangan administratif dokumen syarat legalitas hukum pendirian sekolah.