Tak Mau Kecolongan Hadapi Arus Balik Penyeberangan Sumatra-Jawa, Begini Strategi yang Disipkan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi telah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi arus balik Lebaran 1447 Hijriah pada lintas penyeberangan Sumatra-Jawa. Upaya ini dilakukan agar perjalanan kembali masyarakat tetap terkendali, aman, selamat, dan lancar.

Dudy menjelaskan, Kementerian Perhubungan bergerak cepat mengevaluasi sejumlah titik krusial saat puncak arus mudik Lebaran 2026.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merancang langkah antisipatif guna memastikan arus balik berjalan optimal.

“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” kata Menhub sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, rapat evaluasi dan koordinasi telah digelar di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Merak pada Minggu, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dalam menghadapi arus balik, Menhub menginstruksikan seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapan melalui skenario yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Baca Juga

Banyak Libur Panjang, Penumpang Kereta Daop 8 Meningkat Delapan Persen Pada Semester Pertama

Berbagai strategi disiapkan, di antaranya percepatan penerapan sistem tiba–bongkar–berangkat (TBB) saat terjadi lonjakan kendaraan. Selain itu, dilakukan simulasi kapasitas layanan pada skema lima hingga enam dermaga untuk memastikan daya tampung tetap optimal.

Langkah antisipasi juga difokuskan pada potensi titik crossing di Bakauheni agar tidak menghambat proses bongkar muat.

Optimalisasi rest area turut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kepolisian dalam mengatur distribusi dan pergerakan kendaraan.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi penggunaan dermaga non-TBB serta pengaturan jumlah kapal agar operasional tetap efisien. Pemerintah juga menyiapkan alternatif lintasan melalui Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra apabila terjadi kepadatan kendaraan.

Pemanfaatan teknologi diperkuat dengan penggunaan drone untuk pemantauan secara real-time, terutama di wilayah Bakauheni. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi potensi antrean secara cepat dan akurat.

Dari sisi hulu, pengelolaan buffer zone dan rest area di Pulau Sumatra dioptimalkan melalui penerapan delaying system. Koordinasi dilakukan bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan.

Selain itu, peningkatan kewaspadaan diterapkan di titik-titik rawan, seperti area penjualan oleh-oleh di turunan flyover yang berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.

Menhub menegaskan, hasil evaluasi arus mudik menjadi pijakan utama dalam menyempurnakan strategi arus balik, mengingat pergerakan masyarakat diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Menhub.

Berdasarkan evaluasi, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Secara umum, penyelenggaraan berjalan cukup baik, meski masih terdapat sejumlah catatan penting, terutama terkait penerapan sistem TBB yang baru optimal di tiga hingga empat dermaga.

Ke depan, Menhub meminta agar sistem TBB dapat diterapkan lebih cepat dan diperluas hingga lima sampai enam dermaga guna meningkatkan kapasitas layanan dan mengurangi potensi antrean.

“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Menhub Dudy.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian arus kendaraan di dalam kawasan pelabuhan agar antrean tidak meluas hingga keluar area.

Pengaturan di kawasan penyangga, seperti di Indah Kiat, turut menjadi perhatian. Diperlukan rekayasa operasional berupa penambahan atau pelebaran akses bongkar muat agar tidak terjadi perpotongan arus kendaraan.

Selain itu, aktivitas pembelian tiket juga menjadi bahan evaluasi. Pemerintah menilai perlu adanya perluasan radius zona pembelian tiket menjadi lebih dari 4 kilometer untuk mengurangi penumpukan di titik menuju pelabuhan.

Menhub menegaskan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket guna mencegah praktik percaloan dan meningkatkan ketertiban layanan.

"Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Kelancaran penting, namun aspek keselamatan harus menjadi fokus utama.

"Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” kata Menhub. (ant/rpi)