Framing Dinilai Jadi Skenario Ciptakan Ketidakstabilan Politik dan Geostrategis

Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan pertanyaan publik. Di antaranya, mengapa rekaman CCTV tidak dihilangkan jika aksi tersebut benar dilakukan secara profesional, serta mengapa anggota yang diduga terlibat justru dapat dengan cepat diidentifikasi dan ditangkap.

Selain itu, motif dari tindakan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya jelas. Agus mempertanyakan keuntungan apa yang dapat diperoleh dari aksi tersebut, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menduga bahwa penyerangan tersebut dilakukan secara terencana dan terorganisasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi III DPR RI yang menilai peristiwa tersebut bukan kejahatan spontan.

Namun demikian, Agus menilai bahwa sebuah kejahatan terstruktur seharusnya mempertimbangkan aspek target dan risiko secara matang.

Ia pun memunculkan beberapa kemungkinan, mulai dari upaya membangun kesan bahwa intelijen tidak efektif, pengalihan perhatian dari isu lain, hingga adanya pihak ketiga yang berupaya menciptakan framing untuk mendiskreditkan institusi Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah.

Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah cepat Tentara Nasional Indonesia yang segera menangkap dan mengumumkan pihak yang diduga terlibat. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan menuju transparansi dalam menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga

Buka PKN II, Kepala BNN RI Minta Peserta Munculkan Gagasan Brilian Dalam War on Drugs

“TNI tidak lagi terjebak pada praktik defensif. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kredibilitas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh analisis tersebut masih bersifat spekulatif dan belum didukung bukti yang cukup.

Publik diminta untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer TNI hingga tuntas.

“Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Berikan ruang bagi penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” pungkasnya.