Pemerintah Siapkan Anggaran Pendidikan Rp89,5 Triliun Untuk Revitalisasi 60 Ribu Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menggeber percepatan perbaikan fasilitas pendidikan nasional dengan lonjakan anggaran fantastis.

Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid), target pembangunan sekolah pada 2026 melonjak drastis hingga 60.000 unit, disertai usulan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan, tambahan anggaran tersebut tengah diajukan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan.

“Kemendikdasmen telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2026 melalui Kementerian Keuangan,” ujar Qodari dalam konferensi pers, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Prabowo Subianto. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp14,1 triliun untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan pada 2026.

Namun, target tersebut kini melonjak tajam menjadi 60.000 sekolah, ini menandai salah satu ekspansi terbesar dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional.

Baca Juga

Upaya Memutus Rantai Kemiskinan Dimulai dari Ruang Belajar Anak-anak

“Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.000 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000,” jelas Qodari.

Qodari menegaskan, lonjakan target ini sekaligus membantah anggapan bahwa anggaran sektor pendidikan mengalami pengurangan. Justru sebaliknya, pemerintah memperkuat investasi pada kualitas sarana belajar.

Revitalisasi tidak hanya menyasar ruang kelas, tetapi juga fasilitas pendukung seperti toilet dan lingkungan belajar sehat, yakni elemen yang selama ini kerap terabaikan.

Untuk tahun berjalan, capaian program juga menunjukkan progres signifikan. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan fisik dari total target 16.167 unit pada 2025.

Artinya, hanya tersisa 105 sekolah yang masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah memastikan seluruh proyek berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan dalam program Rapid.

Selain memperbaiki kualitas pendidikan, program ini juga dirancang memberi efek berganda bagi ekonomi daerah. Skema swakelola yang digunakan membuka peluang kerja dan menggerakkan sektor konstruksi lokal.

Dengan ekspansi besar-besaran ini, pemerintah berharap tidak hanya mempercepat pemerataan akses pendidikan, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi lahirnya generasi unggul di masa depan. (agr/ree)