Arus Pendatang Usai Lebaran Disorot, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan dan Pendataan

Kevin mengusulkan sejumlah mekanisme pengendalian berbasis data, antara lain:

• Pendataan identitas pendatang secara lengkap

• Kejelasan tujuan kedatangan ke Jakarta

• Kepastian tempat tinggal yang layak

• Monitoring keberadaan pendatang secara berkala

“Setiap pendatang harus memiliki identitas jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak. Ini penting untuk mencegah masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Seleksi Berbasis Kesiapan Ekonomi

Selain pendataan administratif, Kevin juga mengusulkan agar Pemprov mulai menerapkan kebijakan selektif terhadap pendatang baru.

Menurutnya, Jakarta perlu mendorong prinsip bahwa yang datang adalah mereka yang siap bekerja dan berkontribusi, bukan yang justru menambah beban ekonomi kota.

Baca Juga

Buat Efek Jera! DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Beri Sanksi Tegas ke Parkir Liar

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja.

“Jakarta harus diisi oleh orang-orang yang siap berkontribusi. Bukan sebaliknya, menjadi beban baru bagi kota,” kata dia.

Perluasan Lapangan Kerja Jadi Kunci

Tak hanya fokus pada pengendalian pendatang, Kevin juga menekankan pentingnya langkah proaktif dari Pemprov dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Ia menyebut bahwa pendekatan administratif saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan urbanisasi. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berpihak pada masyarakat.

Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:

• Mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja

• Mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif

• Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi warga

“Kalau tidak dikelola dengan serius, ini bisa menjadi bom waktu sosial. Pendekatannya harus strategis, bukan sekadar administratif,” jelas Kevin.

Ancaman “Penonton di Kota Sendiri”

Kevin menutup pernyataannya dengan peringatan tegas. Ia menilai bahwa tanpa pengendalian yang baik, warga Jakarta berisiko kehilangan peran dalam roda ekonomi kota.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa memicu ketimpangan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi di ibu kota.

“Jakarta harus tetap terbuka, tapi tidak boleh kehilangan kendali. Yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” pungkasnya. (nsp)