DPR Soroti WFH Bukan Solusi Hemat Energi, Minta Pemerintah Pangkas Listrik Gedung hingga Wajibkan Transportasi Umum

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang digulirkan pemerintah untuk menekan konsumsi energi menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai langkah tersebut tidak cukup jika tidak diiringi kebijakan konkret di sektor lain.

Ia menegaskan, penghematan energi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN).

DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal

Ratna Juwita menilai kebijakan WFH berpotensi menjadi langkah instan jika tidak didukung perencanaan matang. Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan energi secara komprehensif, terutama di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik.

Situasi global yang memanas, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat, menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah mengambil langkah penghematan energi.

Namun demikian, Ratna mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak sekadar simbolik.

Baca Juga

Iran Pilih-Pilih Negara, Ini Daftar yang Diizinkan Lolos Selat Hormuz di Tengah Konflik

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Dorong Efisiensi Listrik di Gedung Pemerintah

Selain WFH, DPR mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi energi di sektor yang lebih berdampak langsung, salah satunya pengelolaan listrik di gedung-gedung pemerintah.

Ratna menilai, penghematan energi seharusnya dimulai dari internal pemerintah dengan memperbaiki manajemen penggunaan listrik secara sistematis.

Beberapa langkah yang disorot antara lain:

• Pengurangan penggunaan listrik di kantor pemerintahan

• Optimalisasi penggunaan perangkat hemat energi

• Pengawasan konsumsi energi secara berkala

Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak nyata dibandingkan hanya mengandalkan kebijakan WFH.

Transportasi Umum Dinilai Lebih Efektif

Selain sektor listrik, Ratna juga menyoroti pentingnya peralihan ke transportasi umum sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional.

Ia menilai, penggunaan kendaraan pribadi yang masih tinggi menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi yang signifikan. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius mendorong masyarakat, termasuk ASN, untuk beralih ke transportasi publik.

“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik,” tegasnya.