DPR Soroti WFH Bukan Solusi Hemat Energi, Minta Pemerintah Pangkas Listrik Gedung hingga Wajibkan Transportasi Umum

Kebijakan ini dinilai lebih berkelanjutan karena menyasar sektor dengan konsumsi energi besar, bukan hanya perubahan pola kerja administratif.

Jangan Sekadar Simbolik, Harus Berbasis Data

Ratna juga mengingatkan bahwa kebijakan hemat energi harus disusun berdasarkan data dan prioritas sektor. Ia menilai, langkah yang tidak berbasis kajian berisiko tidak efektif dalam jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dampak nyata bagi negara.

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” tambahnya.

Pemerintah Siapkan Pengumuman Resmi WFH ASN

Baca Juga

Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel Digelar Bertahap hingga 2026, ESDM Ungkap Keterbatasan Storage dan Lonjakan Kebutuhan Energi

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa kebijakan terkait WFH bagi ASN telah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Hal ini disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa keputusan tersebut akan diumumkan langsung oleh Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya.

Pernyataan ini menandakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis dalam merespons tantangan energi yang muncul akibat dinamika global.

Tekanan Global Jadi Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan penghematan energi yang tengah disiapkan pemerintah tidak lepas dari situasi global yang tengah bergejolak. Konflik geopolitik yang melibatkan negara-negara besar berdampak langsung pada stabilitas energi dunia, termasuk harga minyak dan pasokan energi.

Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada energi fosil tentu perlu mengambil langkah antisipatif agar tidak terdampak secara signifikan.

Namun, DPR mengingatkan bahwa respons terhadap situasi global tersebut harus dilakukan dengan kebijakan yang terukur, tidak sekadar reaktif.

DPR Minta Langkah Nyata dan Terukur

Sorotan DPR terhadap kebijakan WFH menjadi sinyal bahwa penghematan energi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Langkah seperti efisiensi listrik, optimalisasi transportasi publik, hingga pengawasan sektor industri dinilai lebih strategis dibanding kebijakan parsial.

Dengan tekanan global yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan hemat energi yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. (saa/nsp)