News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Amsal Sitepu Divonis Bebas, Hakim PN Medan Nyatakan Tak Terbukti Korupsi

Amsal Sitepu divonis bebas oleh PN Medan dalam kasus korupsi video profil desa Karo. Hakim nyatakan tak terbukti secara sah.
Rabu, 1 April 2026 - 12:54 WIB
Amsal Sitepu saat keluar dari Rutan didampingi Hinca Panjaitan, Selasa (31/3/2026).
Sumber :
  • tim tvOne/tim tvOne

Jakarta, tvOnenews.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, resmi divonis bebas oleh majelis hakim.

Putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu (1/4/2026), yang menyatakan Amsal tidak terbukti bersalah atas seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hakim: Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan

Ketua Majelis Hakim, M Yusafrihardi Girsang, menegaskan bahwa Amsal tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan,” ujar hakim dalam amar putusan.

Putusan ini sekaligus membatalkan seluruh tuntutan yang sebelumnya diajukan jaksa.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Wira Arizona menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut:

  • Denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan

  • Uang pengganti sebesar Rp202.161.980

  • Ancaman tambahan penjara 1 tahun jika uang pengganti tidak dibayar

Namun, seluruh tuntutan tersebut gugur setelah hakim memutus bebas terdakwa.

Kasus Berawal dari Proyek Video Profil Desa

Kasus ini bermula dari kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi serta video profil desa di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2020–2022.

Dalam perkara tersebut, Amsal yang merupakan Direktur CV Promiseland diduga melakukan mark up proposal sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu, ia juga disebut tidak melaksanakan pekerjaan sesuai RAB, dengan biaya produksi video profil desa sekitar Rp30 juta per desa.

Negara Disebut Rugi Rp202 Juta

Berdasarkan hasil audit, proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp202.161.980.

Hal ini menjadi dasar jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap Amsal.

Namun, dalam putusannya, majelis hakim menilai unsur pidana dalam perkara tersebut tidak terbukti secara sah.

Sempat Ditangguhkan, Harap Vonis Bebas

Menariknya, sehari sebelum sidang vonis, penahanan Amsal sempat ditangguhkan.

Penangguhan tersebut dilakukan dengan jaminan dari Komisi III DPR RI.

Sebelumnya, Amsal juga sempat menyampaikan harapannya agar majelis hakim memberikan putusan bebas.

“Harapan kita semua bebas murni,” ujarnya sebelum sidang vonis.

Putusan Jadi Sorotan

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Vonis bebas terhadap Amsal Sitepu diperkirakan akan menjadi sorotan, mengingat sebelumnya jaksa menilai terdapat kerugian negara dalam proyek tersebut.

Putusan ini juga kembali menegaskan bahwa pembuktian unsur pidana menjadi faktor utama dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di pengadilan. (nsp)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten, Sarja Sugendrin, meninggal dunia pada usia 71 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, dari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Selama dua pekan, Mees Hilgers bergabung dengan 22 pemain lainnya untuk menjalani pemusatan latihan bersama John Herdman tanpa adanya pertandingan uji coba internasional. 
Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Selengkapnya

Viral