Bahagianya Gubernur Dedi Mulyadi soal Pemberlakuan WFH ASN 1 Hari: Di Jabar Bisa Tekan Biaya Operasional

Cirebon, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi kembali menyoroti kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari seminggu yang resmi diterapkan oleh pemerintah. 

Dedi Mulyadi mengetahui pemerintah resmi menerapkan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuan kebijakan WFH setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

Dedi Mulyadi menyikapi keputusan tersebut. Ia mengaku tidak kaget terkait adanya kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari seminggu setiap hari Jumat.

KDM sapaan akrabnya menegaskan, penerapan WFH di Jabar bahkan sudah diberlakukan lebih dulu. Baginya, kebijakan ini bukan hal baru.

"WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan," ujar Dedi Mulyadi di Cirebon, Kamis (2/4/2026).

Dedi Mulyadi Bahagia Pemerintah Pusat Perkuat Kebijakan WFH

Baca Juga

Apakah 28 Oktober 2026 Tanggal Merah? Cek Status Libur Hari Sumpah Pemuda untuk Sekolah dan ASN

Sumber :

• ANTARA/Fathnur Rohman

Walau demikian, Dedi Mulyadi tak bisa menutupi kebahagiaannya. Menurutnya, keputusan dari Pemerintah Pusat sebagai upaya penguatan dalam mendukung kebijakan WFH di Jabar.

"Jadi, kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang," ucap KDM.

Ia mengatakan, kebijakan WFH sudah berlaku dari sekitar enam bulan lalu. Mantan Bupati Purwakarta ini pun kembali mengungkap alasannya.

KDM menilai kinerja ASN tidak sekadar dilihat atau dipantau dari kehadiran secara fisik di kantor. Menurutnya, kinerja lainnya juga harus dicapai oleh mereka.

Mantan anggota DPR ini menganggap pemberlakuan kebijakan WFH ASN di Jabar tentu berdampak pada perubahan pola kerja. Hal itu minimal terjadi di lingkungan pemerintah.

KDM tidak hanya menyinggung tentang WFH. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sedang berupaya mewujudkan gebrakan yang saat ini menjadi fokus utama.

Pemprov Jabar menginginkan adanya dorongan perubahan, misalnya mengenai kebiasaan masyarakat di Jabar. Ia mencontohkan perubahan yang diinginkan pemerintah, salah satunya mengajak pelajar bisa berjalan kaki ke sekolah.

Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar berupaya untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor terutama menyasar pada anak-anak sekolah.

"Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian, tidak bawa kendaraan bermotor," ucapnya.

KDM Ungkap Manfaat Kebijakan WFH

Lanjut, pria berusia 54 tahun ini menyampaikan manfaat dari kebijakan WFH. Setidaknya dapat mewujudkan dua tujuan utama Pemprov Jabar, yakni efisiensi internal pemerintah hingga pengurangan konsumsi pada bagian energi.

Ia menjelaskan tujuan utama dari sisi internal. Hasil kebijakan WFH begitu dahsyat dalam urusan melakukan penekanan biaya operasional birokrasi.

Ia berpendapat sebelum adanya pemberlakuan WFH, biaya operasional birokrasi cukup besar. Maka dari itu, ia berharap dari kebijakan ini sebagai langkah efektif menurunkan hal tersebut.

"Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah," bebernya.

Ia mencontohkan penghematan yang nyata dari hasil kebijakan itu. Misalnya mengurangi penggunaan listrik, internet, hingga air.

Ia menambahkan, penghematan biaya pada tiga bagian ini bisa dialokasikan atau dialihkan ke sektor pembangunan.

Lanjut dia, biaya yang dihematkan bisa membantu pembangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada penghematan biaya. Penerapan WFH bagi ASN bisa memicu penurunan dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Terlebih, kata dia, mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di Jabar berkurang dari dampak kebijakan ini. Hal tersebut tentu membantu penghematan menggunakan BBM.

"Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM," jelasnya.

Ia menyampaikan penuturannya terkait implementasi kebijakan WFH. Penerapan ini sangat dirasakan dari penurunan biaya birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar.

Kebijakan ini juga sangat terlihat bisa berdampak pada berkurangnya belanja perjalanan dinas. Ia mengatakan, komposisi pada bagian ini lebih terkendali dan sangat membantu untuk penambahan porsi anggaran pembangunan.

"Jabar belanja pegawainya paling tinggal 30 persen. 60 persen sudah untuk membangun," tukasnya.

(ant/hap)