Negara Harus Pastikan Keadilan atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon, Anggota DPD: Seret Israel ke ICC

Jakarta, tvOnenews.com - Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon gugur karena serangan Israel. Anggota DPD RI Fahira Idris menyampaikan duka mendalam.

"Duka ini bukan hanya milik keluarga tetapi juga milik seluruh bangsa Indonesia. Mereka gugur dalam tugas mulia, menjaga perdamaian dunia," kata Fahira, Jumat (3/4/2026).

Ia mengatakan, negara harus memberikan penghormatan tertinggi kepada tiga prajurit TNI yang gugur tersebut. 

Selain itu, ia juga mendorong agar negara memastikan keadilan ditegakkan dengan menyeret rezim Zionis Israel ke Mahkamah Pidana Internasional.

Serangan yang ditujukan pada pasukan perdamaian adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat serius. Hal ini tidak boleh dibenarkan dan harus dikecam keras.

“Dunia tidak boleh diam. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas dan tegas atas setiap tindakan yang mengancam keselamatan penjaga perdamaian,” ujar dia menegaskan.

Baca Juga

Situasi Kesehatan Tahanan Palestina Memburuk, 80 Persen Disebut Terkena Penyakit Kudis di Penjara Israel

Senator asal Jakarta ini mengungkapkan, hukum internasional mengatur serangan pada pasukan PBB adalah kejahatan perang.

Oleh karenanya, pelaku harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui segala upaya yang bisa dilakukan.

Menurutnya, negara tidak boleh hanya sekadar mengecam tanpa mengambil langkah konkret yang bisa membawa keadilan dalam kasus ini di tingkat internasional.

Fahira meminta agar Indonesia menolak semua bentuk investigasi sepihak. Ia menegaskan negara harus meminta dibuatnya tim investigasi independen di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tim tersebut harus secara transparan melaporkan temua-temuan soal serangan Israel tersebut dan menyampaikan fakta secara kredibel.

Pemerintah juga harus menggalang kekuatan diplomasi dengan Dewan Keamanan PBB. Hal ini penting supaya kasus ini bisa dirujuk ke ICC.

Fahira menambahkan, Indonesia harus membangun koalisi global bersama negara lain yang mengirim prajurit untuk menjadi bagian pasukan perdamaian PBB.

Selanjutnya, Fahira meminta negara bertanggung jawab, termasuk kompensasi untuk keluarga korban. Indonesia juga harus bisa menjamin keamanan bagi seluruh personel TNI.

Aktivis perempuan ini juga mendorong dilakukan evaluasi terkait aturan pelibatan pasukan UNIFIL supaya keselamatan prajurit TNI di lapangan menjadi prioritas utama.

“Semua instrumen negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, serta seluruh elemen bangsa harus bersatu memastikan zionis Israel mempertanggungjawabkan tindakan biadabnya. Ini bukan hanya soal Indonesia, tetapi soal menjaga marwah hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Jika dunia diam, maka kita sedang membiarkan kejahatan kemanusiaan terus berulang,” pungkasnya.