Upaya Keras Para Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Agar KDM Cabut SK Gubernur, Datangi KPAI, Kemendagri hingga Ombudsman

Dengan keluarnya keputusan tersebut, izin lama yang tercantum dalam SK Nomor 6/011060A/DPMPTSP/2023 resmi dinyatakan tidak berlaku yang sebelumnya dikantongi oleh pihak yayasan sejak tahun 2023.

2. Minta Bantuan KPAI: 13 Maret 2026

Pihak orang tua siswa SMK IDN Bogor mengadu kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta pada Kamis (12/3/2026) lalu.

Maksud kedatangan para orang tua siswa ini meminta negara hadir memberikan solusi atas ketidakpastian masa depan pendidikan sekitar 500 lebih murid SMK IDN Bogor.

Pasalnya, mereka sudah beberapa kali bersurat ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait pencabutan izin operasional sekolah.

Di dalam surat tersebut, komite SMK IDN Bogor menyampaikan keinginan mereka untuk audiensi dengan KDM terkait kronologi lengkap dalam polemik sekolah. 

Baca Juga

Berniat Bantu Anak Muda, KDM Bakal Siaran Langsung Tiktok Berbagi Info Loker di Setiap Hari Rabu

Namun, sampai sekarang Gubernur Jabar belum membuka kesempatan untuk bertemu langsung dengan para orang tua siswa tersebut.

"IDN dan Komite sudah bersurat ke Gubernur Jawa Barat beberapa kali. Meminta audiensi untuk menyampaikan keluh kesah dan kronologi yang sesungguhnya terjadi di lapangan," kata Ketua Komite SMK IDN Bogor Eko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2026).

3. Banding ke Kemendagri: 1 April 2026

Kuasa hukum SMK IDN Bogor Rahmadan Hasbiansyah mengatakan pihak sekolah resmi melayangkan banding administratif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencabutan izin operasional sekolah.

Danny sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pengajuan keberatan administratif merupakan tahapan awal sebelum membawa perkara ini ke jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Danny menegaskan, banding administratif diajukan setelah upaya keberatan sebelumnya tidak membuahkan hasil sesuai harapan.

Surat banding tertanggal 31 Maret 2026 telah resmi diajukan ke Kemendagri pada 1 April 2026, sekaligus ditembuskan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Intinya kami belum puas dengan tanggapan atas keberatan administratif. Kami minta SK itu ditunda atau dicabut, tapi tidak dikabulkan, sehingga kami lanjutkan dengan banding administratif,” ujar Danny, Kamis (2/4/2026).

4. Melapor ke Ombudsman RI: 12 Maret 2026

Sumber :

• Istimewa

Komite sekolah bersama perwakilan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi dalam penerbitan Surat Keterangan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait pembatalan izin operasional sekolah kepala Ombundsman RI.