Upaya Keras Para Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Agar KDM Cabut SK Gubernur, Datangi KPAI, Kemendagri hingga Ombudsman

Hal ini dilakukan para orang tua siswa demi memperoleh kepastian prosedur dan perlindungan hak Pendidikan bagi ratusan siswa yang terdampak dari pembatalan izin operasional sekolah tersebut.

Laporan disampaikan langsung oleh perwakilan orang tua murid, Hadi Koerniawan selaku Koordinator Kelas XI, bersama tujuh pelapor lain yang mewakili wali siswa. 

Mereka melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses terbitnya SK Gubernur Jawa Barat mengenai pembatalan izin operasional SMK IDN Bogor.

Kedatangan para pelapor ke Ombudsman bertujuan menanyakan perkembangan laporan yang sebelumnya telah diajukan pada 12 Maret 2026. 

Perwakilan orang tua siswa meminta Ombudsman bersikap tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap proses penerbitan keputusan tersebut.

5. Audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat: 6 April 2026

Komite Sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor akan menghadiri audiensi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat terkait polemik pencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Para orang tua dan Komite Sekolah SMK IDN Bogor dijadwalkan menghadiri audiensi pada pukul 10.00 di Kantor DPRD Jabar Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, pada Senin (6/4/2026).

Hal itu disampaikan Sri Malahayati selaku Komite Sekolah SMK IDN. 

Ia mengatakan pertemuan para orang tua siswa dan Komite Sekolah dengan Komisi V sebagai upaya memperjuangkan hak keberlanjutan pendidikan para siswa SMK IDN.

"Agenda, memenuhi waktu yang diberikan oleh Komisi V DPRD Jabar untuk audensi dan penyampaian 4 aspirasi keberlanjutan pendidikan siswa yang terdampak atas SK Gubernur Jawa Barat no. 188/kel.17-DPMPTSP/2026," ungkapnya dalam keterangan yang tvOnenews terima pada Senin (6/4/2026).

Sri mengatakan kegiatan ini merupakan bagian langkah Komite SMK IDN dalam mencari keadilan dan memastikan hak pendidikan para siswa tetap terjamin. (muu)