Selat Hormuz Dibuka 2 Minggu, DPR Sentil Diplomasi RI: Jangan Sampai Hanya Formalitas
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menilai momentum ini sebagai ujian nyata bagi diplomasi Indonesia yang selama ini kerap digembar-gemborkan.
“Dibukanya Selat Hormuz selama dua minggu ini peluang sekaligus ujian bagi negara kita. Ujian apakah diplomasi kita ini benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional,” ujar Mufti, Rabu (8/4/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas diplomasi Indonesia di tengah situasi krusial ini.
Menurutnya, kunjungan luar negeri pejabat hingga Presiden harus bisa dibuktikan dengan hasil konkret, bukan sekadar seremoni.
“Kita ini sering bicara soal diplomasi, sering lihat pejabat kita ke luar negeri, bahkan Presiden bolak-balik melakukan kunjungan strategis. Itu bagus, itu penting. Tapi hasil konkretnya apa?” tegasnya.
Mufti menyoroti fakta bahwa hingga kini dua kapal tanker milik Pertamina masih tertahan, meski akses Selat Hormuz sudah kembali dibuka.
Padahal, dalam situasi yang lebih sulit sebelumnya, negara lain seperti Malaysia disebut mampu mengeluarkan kapal mereka.
“Hari ini kita diuji. Dua tanker milik Pertamina masih tertahan. Padahal sekarang Selat Hormuz dibuka. Bahkan sebelumnya, ketika situasi lebih sulit, negara lain seperti Malaysia bisa mengeluarkan kapal tankernya dari selat hormuz. Lalu kita bagaimana?” ungkapnya.
Ia mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar teknis pengiriman energi, melainkan menyangkut wibawa negara di mata dunia.
“Ini bukan hanya soal kapal. Ini soal harga diri negara,” kata Mufti.
Menurutnya, jika Indonesia gagal memanfaatkan momentum singkat ini, maka patut dipertanyakan apakah diplomasi yang selama ini dijalankan benar-benar efektif.
“Kalau dalam momentum yang sangat jelas seperti ini kita masih belum bisa mengeluarkan tanker kita, maka sebenarnya diplomasi kita jangan-jangan hanya formalitas?” ujarnya.
Mufti juga menegaskan bahwa waktu dua minggu bukanlah periode yang panjang. Karena itu, pemerintah diminta bergerak cepat dan tidak terjebak dalam birokrasi yang lambat.
“Dua minggu itu bukan waktu yang panjang. Kalau kita lambat, kesempatan ini bisa hilang,” tegasnya.
Ia mendesak adanya langkah konkret, mulai dari tekanan diplomatik hingga komunikasi tingkat tinggi antarnegara.
“Pemerintah tidak boleh santai. Harus ada langkah cepat dan berani. Jangan lagi pakai ritme birokrasi biasa. Harus ada tekanan diplomatik yang nyata, harus ada komunikasi level tinggi, bahkan kalau perlu langsung antar kepala negara,” jelasnya.
Di sisi lain, Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan momentum ini guna memperkuat ketahanan energi nasional dengan menambah stok selama situasi masih relatif kondusif.
“Impor harus dipercepat, stok harus diamankan sebanyak mungkin, selama harga masih relatif terkendali,” katanya.
Terakhir, ia menegaskan bahwa kegagalan memanfaatkan momentum ini bisa berdampak luas, bukan hanya pada sektor energi, tetapi juga kepercayaan publik dan posisi Indonesia di mata global.
“Kalau momentum ini saja kita gagal manfaatkan, yang dipertaruhkan bukan hanya dua kapal, tapi kepercayaan rakyat dan wibawa Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.(rpi/raa)
Load more