Biaya Haji Terancam Melonjak hingga 51 Persen, Menhaj: Presiden Minta Jangan Dibebankan ke Jemaah
- tvOnenews.com/Rika Pangesti
Jakarta, tvOnenews.com – Biaya haji 2026 terancam melonjak tajam akibat tekanan global, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga kenaikan harga avtur.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan kenaikan biaya bisa menembus lebih dari 50 persen jika kondisi memburuk.
“Kita tentu paham semua tentang situasi Timteng saat ini,” ujar Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, pada awalnya biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah ditetapkan sekitar Rp33,5 juta. Namun, situasi global yang tidak menentu membuat angka tersebut sulit dipertahankan.
“Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan war risk, serta pelemahan nilai tukar, biaya tersebut meningkat signifikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, kondisi geopolitik juga memaksa maskapai melakukan perubahan rute penerbangan demi menghindari wilayah konflik.
“kondisi politik juga memungkinkan lakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” katanya.
Rute Dialihkan
Irfan mengungkapkan, perubahan rute penerbangan yang diusulkan maskapai berdampak besar pada biaya operasional.
“Garuda Indonesia route alternatif menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam, serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12 ribu ton,” ungkapnya.
Akibatnya, maskapai mengajukan kenaikan biaya ke pemerintah.
“Maskapai Garuda mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah,” ujarnya.
Sementara itu, maskapai Saudi Airlines juga mengajukan tambahan biaya.
“Saudi Airline mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah,” lanjutnya.
Kenaikan Bisa Tembus 51 Persen
Ia memaparkan dua skenario kenaikan biaya. Jika tidak ada perubahan rute, biaya haji tetap naik signifikan.
“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar 46,9 juta atau meningkat 39,85 persen,” jelasnya.
Namun jika rute dialihkan, kenaikan menjadi jauh lebih tinggi.
“Pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 50,8 juta atau naik hingga 51,48 persen,” tegas Irfan.
Presiden Minta Jemaah Tidak Dibebani
Meski ada potensi kenaikan besar, Irfan menegaskan Presiden RI, Prabowo Subianto telah memberi arahan tegas agar tambahan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
“Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghitung skema terbaik untuk menutup potensi kenaikan tersebut.
“Tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” katanya.
Irfan menegaskan, penyelenggaraan haji tahun ini menghadapi tekanan global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang matang.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait klausul force majeure yang bisa menjadi dasar penyesuaian biaya.
“Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force major,” pungkasnya. (rpi/rpi)
Load more